Pesan Presiden: Bansos Jangan Dipotek

PEMERINTAH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk program perlindungan sosial.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp45,1 triliun ditujukan untuk program kartu sembako yang menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Tiap-tiap keluarga akan memperoleh Rp200 ribu per bulan.

Kemudian, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan dana Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM.

Selanjutnya, untuk bansos tunai, pemerintah menyiapkan Rp12 triliun yang akan dibagikan kepada 10 juta KPM. Mereka akan memperoleh Rp300 ribu selama empat bulan terhitung Januari hingga April.

Ada pula program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun dan yang terakhir diskon tarif listrik selama 6 bulan ini sebesar Rp3,78 triliun.

Mengingat besarnya jumlah anggaran jaring pengaman sosial, Presiden Joko Widodo pun berpesan kepada jajaran menteri dan seluruh pihak terkait untuk tidak bermain-main dengan uang tersebut.

Jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun.

"Ini sudah saya ulang-ulang. Jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti yang terjadi pada bansos sembako Jabodetabek kemarin," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12).

Untuk mencegah tindakan korupsi terulang kembali, kepala negara menginstruksikan Menteri Sosial untuk mengubah skema bansos dari yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako menjadi bentuk tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia atau Himpunan Bank Negara dalam pendistribusiannya.

Nantinya, perseroan-perseroan itu yang mengirimkan langsung uang tunai tersebut kepada masyarakat.

"Proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan," pungkas Kepala Negara. (OL-8)