Tasik Memanas, Kemendagri Imbau Pihak tidak Puas Gugat ke MK

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diwarnai protes dari kubu salah satu pasangan calon Iwan Saputra dan Iip Miftahul Faoz (Wani). Mereka yang menolak hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya. 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengimbau agar pihak-pihak yang tidak merasa puas dengan hasil perhitungan yang dilakukan lembaga resmi dapat memasukan gugatan sengketa pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan malah membuat aksi yang menimbulkan kerumunan massa.

"Begini, kontestasi demokrasi tentunya akan memilih satu pemenang. Kami katakan, kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas, dengan hasil pilkada, bisa menyalurkan aspirasinya melalui jalur hukum," ujarnya dalam konferensi pers mengenai pemantauan pilkada, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (11/12).

Dijelaskan Akmal sengketa dalam pilkada dapat meliputi sengketa administrasi, sengketa pidana, maupun sengketa hasil pemilihan. Jika hasil Pilkada Tasikmalaya dianggap sebagai sengketa hasil pemilihan, ia mempersilahkan pasangan calon yang tidak puas menggugatnya ke MK.

"Silakan nanti untuk menyampaikan aspirasinya untuk diselesaikan melalui MK. Demikian undang-undang menegaskan seperti itu," tukasnya.

Dalam hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, yang saat ini masih berjalan, pasangan nomor urut 2 Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin sedikit unggul dari pasangan nomor 4 Iwan Saputra - Iip Miftahul Faoz. 

Hingga Kamis (10/12), pasangan calon nomor urut 1 Azies Rismaya-Haris Sanjaya berdasarkan hitung riil KPU Tasikmalaya meraih 221.916 suara atau 23,17%. Paslon nomor urut 2 Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin meraih 314.924 atau 32.88%. Adapun paslon nomor urut 3 Cep Zamzam-Padil Karsoma 113.561 atau 11,68% dan paslon nomor urut 4 Iwan Saputra-Iip Miftahul Paoz memperoleh suara 307.512 atau 32,10%.

Secara terpisah, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, mengingatkan rangkaian pilkada serentak belum selesai dan pandemi covid-19 masih mengintai.

Apapun bentuknya, Wiku menegaskan, kegiatan pengerahan massa oleh pasangan calon terpilih berdasarkan hasil hitung cepat tetap dilarang. Pasangan calon yang kalah pun dilarang mengerahkan massa. Wiku mengingatkan saat ini masih dalam massa pendemi covid-19 yang berisiko tinggi terhadap penularan.

"Saya ingatkan masyarakat dan pasangan calon, dilarang melakukan kegiatan pengerahan massa dalam pilkada untuk merayakan kemenangan, setelah hasil hitung cepat keluar. Karena pilkada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga saya meminta kedewasaan dan kebijaksanaannya untuk tidak menyelenggarakan acara, yang berpotensi memicu kerumunan, apapun alasannya," tegas Wiku saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Kamis (10/12) sore.

Hal yang perlu diingat, kata Wiku, masih terdapat tahapan-tahapan lainnya pascapemungutan suara. Sejumlah tahapan yang dimaksud antara lain rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan pemenang oleh KPU, dan pelantikan pasangan calon terpilih yang akan dilakukan pemerintah.

"Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat, penyelenggara pilkada serentak dan juga pimpinan daerah untuk terus menjaga kondusifitas, yang sudah berjalan dengan baik sampai seluruh rangkaian pilkada tuntas," tegas Wiku.

Kondusivitas harus terus dijaga hingga seluruh rangkaian pilkada tuntas. Menurut Wiku, dari hasil evaluasi, tingkat kepatuhan pemilih terhadap protokol kesehatan cukup tinggi. 

Foto-foto pantauan di lapangan menunjukkan bahwa protokol kesehatan dalam tahapan pemungutan suara sudah cukup baik. Masyarakat pun dinilai sudah berhasil menerapkan upaya 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. "Ini perlu diapresiasi," imbuh Wiku. (P-2)