Rabu 02 Desember 2020, 21:25 WIB

Pemerintah Dilematis Kelola Perbatasan di Tengah Pandemi

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pemerintah Dilematis Kelola Perbatasan di Tengah Pandemi

Antara
.

 

PEMERINTAH mengakui adanya dilema dalam mencegah pandemi covid-19 di wilayah perbatasan. 

Di satu sisi pemerintah harus mengawasi lalu lintas orang yang keluar masuk Indonesia agar tidak terjadi penularan virus, namun ada persoalan distribusi logistik yang harus juga diamankan agar masyarakat bisa bertahan hidup.

“Sementara aturan internasionalnya setiap orang yang hidup di perbatasan bisa lalu lalang untuk bertahan hidup,” kata Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro dalam FGD Media Indonesia bertajuk ‘Kebijakan Wilayah Perbatasan dalam Penanganan Covid-19’ yang digelar secara daring, Rabu.

Ia mencontohkan, akibat kebijakan lockdown yang dilakukan pemerintah Malaysia, sejumlah komoditi pangan tidak bisa masuk atau keluar dari Indonesia. Padahal kehidupan orang di wilayah perbatasan harus dilindungi oleh kedua negara yang ada di perbatasan tersebut. 

“Ini memang kasus baru. Karena itu, langkah yang paling mungkin dilakukan dalam memngantisipasi penyebaran virus ini yaitu membawa orang yang melintas batas ke puskemas terdekat,” jelasnya.

Untuk mengatasi problem di wilayah perbatasan ini, tambah Suhajar, dibutuhkan peran kepala daerah setempat dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan juga logistik untuk masyarakat lokal. 

"Selain menambah fasilitas kesehatan di sekitar perbatasan, kepala daerah kan bisa juga mendistribusikan logistik melalui perusahaan yang ada di wilayahnya,” ujarnya.

Suhajar menyebutkan, pemerintah saat ini terus mengoptimalkan peningkatan layanan di pos lintas batas negara (PLBN) yang saat ini dikelola. Di samping 7 PLBN yang sudah ada, pemerintah kini tengah membangun 11 PLBN baru di mana satu diantaranya sudah tuntas prosesnya. 

“Seperti yang diminta Presiden, semua orang yang melintas batas akan dilayani dengan standar yang sama seperti di Bandara Soekarno Hatta,” tegasnya.

Sementara itu Sekda Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah berharap adanya insentif dari pemerintah pusat terhadap pegawai penjaga perbatasan. 

“Ketidakpastian akibat pandemi ini membuat beban hidup yang dialami penjaga perbatasan lebih berat. Apabila masyarakat mendapatkan kompensasi, seharusnya pegawai perbatasan juga memperolehnya agar ada keseimbangan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kalimantan Utara Suriansyah menambahkan, pihaknya juga berharap pemerintah pusat menambah alokasi anggaran untuk mengurus wilayah perbatasan. “Sehingga pelayanan petugas terhadap orang melintas wilayah perbatasan jauh lebih optimal,” tandasnya. (OL-8)

Baca Juga

Dok. Priibadi

Perpres RAN-PE Bukti Komitmen Pemerintah Atasi Ekstremisme

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 21 Januari 2021, 00:03 WIB
Ditegaskan Christina, persoalan ekstremisme sudah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan bukan hanya...
Antara

Lemkapi: Program Presisi Listyo Cocok dengan Kondisi Indonesia

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:40 WIB
Edi pun meminta kepada calon Kapolri agar memperkuat peranan Polsek agar dapat diandalkan menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada...
Antara

KPK Kembangkan Suap Bansos yang Jerat Juliari

👤Ant 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:17 WIB
"Kita cari karena di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH, dan lain-lain," kata Deputi Penindakan dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya