PRESIDEN Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 112/2020 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural.
Kebijakan mbubaran tersebut, negara berpotensi hemat Rp227 miliar. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.
"Akibat pembubaraan ini, anggaran negara, potensi penghematannya sekitar Rp227 miliar untuk pertahun untuk keseluruh lembaga nonstruktural," kata Rini dalam konfrensi pers daring yang dihelat Kemenpan RB, Selasa (1/12).
Rini mengatakan setelah dilakukan kajian, ada kesesuaian tugas dan fungsi antara 10 lembaga nonsturktural yang dibubarkan dengan kementerian dan lembaga sejenis. Oleh karena itu, ia memastikan tugas dan fungsi dari 10 lembaga nonstruktural tersebut tidak hilang, namun diintegrasikan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, perampingan dilakukan untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja serta mewujudkan keterpaduan integarasi dan koherensi kebijakan. Lebih lanjut, Rini menyebut dengan pembubaran 10 lembaga nonstruktural bertujuan untuk mewujudkan efisiensi birokrasi dalam program-program pembangunan.
"Terakhir adalah untuk penataan kembali penyelenggaraan urusan-urusan pemerintaahn sesuai mandat peraturan perundang-undangan," sambungnya.
Diketahui, 10 lembaga nonstruktural yang dibubarkan adalah Dewan Riset Nasional, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengaswasan Haji Indoenesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regualasi Telekomunikasi Indonesia. (OL-8)
