Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan modal menjadi provinsi yang maju sudah tersedia di Papua dan Papua Barat. Syarat utama itu bisa berbuah kesejahteraan bagi rakyat di Bumi Cendrawasih ketika semua pihak bergotong royong.
“Saya yakin Papua dan Papua Barat akan semakin sejahtera dan maju karena memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi daerah yang maju. Dengan syarat, kita harus bersatu padu untuk meningkatkan kualitas SDM, memastikan kedamaian dan stabilitas untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” tegasnya didampingi Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto saat melaksanakan kunjungan kerja di Papua, bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, Uskup Agats, Uskup Manokwari, dan mewakili Keuskupan Merauke Pastur Amo, mewakili Keuskupan Timika Pastur Rudolf Kambayong di Rimba Papua Hotel Timika, Papua, kemarin.
Panglima TNI menyampaikan kemajuan dua provinsi paling timur di Indonesia ini membutuhkan mutu sumber daya manusia yang baik. Itu meliputi mutu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kehidupan.
Papua dan Papua Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Keindahan dan kekayaan alam merupakan anugerah dari Tuhan. Wilayah ini memiliki berbagai potensi dan tantangan yang harus dikelola bersama oleh seluruh elemen masyarakat demi kesejahteraan.
Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat memegang posisi yang sangat penting karena memiliki pemahaman yang baik terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Tokoh masyarakat ialah jembatan antara pemerintah dan masyarakat luas agar masyarakat Papua sejahtera.
“Kita menyadari, terdapat banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Hal itu harus kita hadapi bersama-sama, bahu-membahu dan berkoordinasi untuk kemajuan Papua, Papua Barat, dan seluruh Indonesia,” ungkap panglima.
Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 29 September 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diketuai oleh Wakil Presiden RI. (Cah/P-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved