Ketimpangan Ekonomi Bisa Munculkan Ketegangan Sosial

KEKUASAAN oligarki saat ini semakin tumbuh subur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) pada era 2009-2014, Dipo Alam, dalam webinar bertajuk Nasib Demokrasi di Masa Pandemi, di Jakarta, kemarin.

Salah satu bentuk oligarki yang dimaksud Dipo ialah penyusunan undang-undang dan pengalokasian APBN yang dikuasai segelintir kaum minoritas tersebut.

“Oligarki minoritas menguasai perekonomian nasional dan pemerintahan. Padahal, oligarki tersebut merupakan kelompok minoritas terbatas, sedangkan rakyat yang menjadi mayoritas dalam negara justru hanya menerima dampak dari ketimpangan yang dihasilkan dari para oligarki,” katanya.

Di sisi lain, tambah Dipo, fenomena ini menyebabkan masyarakat mayoritas semakin tersingkir dalam kegiatan perekonomian nasional. Kekuasaan yang dimiliki para oligarki tersebut berdampak pula pada munculnya intole ransi ekonomi.

Hal ini terbukti ketika masyarakat mayoritas tidak dilibatkan dalam penyusunan undangundang, APBN, RUU Corona, termasuk omnibus law Undang- Undang Cipta Kerja.

“Kita juga perlu mengingatkan diri sendiri bahwa demokrasi itu harus melindungi kelompok minoritas. Namun, hal tersebut harus juga dibarengi dengan keadilan terhadap kaum mayoritas, yang tidak boleh diabaikan begitu saja,” tegasnya.

Dipo menambahkan, pihak Bank Dunia telah mengingatkan bahwa melebarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam 15 tahun terakhir akan berisiko menimbulkan ketegangan sosial.

“Di tengah keberagaman suku dan agama, maka risiko yang kita hadapi bisa meningkat berkali-kali lipat,” ujarnya.

Senada, Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla menambahkan, saat ini terjadi fenomena mencemaskan dalam demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, ada sebagian kalangan elite pemerintahan dan masyarakat umum yang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi dan politik Tiong kok yang terpimpin cocok bagi Indonesia.

“Demokrasi oleh sebagian pejabat dianggap tidak efektif dalam menangani pandemi dan mengundang investasi. Perkembangan ini sangat mencemaskan,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini muncul semacam dilema antara kebebasan politik dan pemberantasan korupsi yang berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Apalagi, salah seorang pejabat di lingkungan Istana menyebutkan pemberantasan korupsi tidak menguntungkan bagi investasi. “Padahal, pertumbuhan ekonomi dan kebebasan politik tidak kontradiktif,” ujarnya. (Che/P-5)