Terdesak Pandemi, Warga Tangsel Kian Toleran Terhadap Politik Uang

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten dinilai punya potensi kerawanan berupa masifnya politik uang. Di samping itu, angka partisipasi masyarakat pada pilkada sebelumnya juga cenderung rendah. 

Demikian hal yang mengemuka dalam diskusi sekaligus rilis survei bertema Dinamika Elektoral Pilwakot Tangsel yang digelar secara daring oleh Indikator Politik Nasional, Selasa (17/11).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Nasional Burhanuddin Muhtadi menyampaikan toleransi masyarakat terhadap praktik politik uang di Pilkada Tangsel cukup besar. Sebanyak 56,8% responden yang merupakan warga Tangsel mengatakan politik uang bisa diterima atau dinilai sebagai hal yang wajar.

Ia memaparkan hasil survei lembaganya pada Agustus 2020, menunjukkan responden yang memandang politik uang wajar sebanyak 35,3%. Lalu pada November 2020, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 56,8%. "Meskipun politik uang diangap wajar, 79,2% responden mengatakan uangnya tetap diterima tetapi pilihan politik di bilik suara bisa berbeda," ujar Burhanuddin.

Ia menuturkan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang dapat dipengaruhi oleh dampak perekonomian yang memburuk akibat pandemi. Selain itu, suplai dari pihak-pihak yang ingin meraup suara dengan cara memberikan uang turut meningkat.

Burhanuddin pun mewanti-wanti agar jangan sampai pilkada yang seharusnya berjalan demokratis dibajak oleh praktik tersebut. "Harus ada pengawasan posko antipolitik uang atau apapun namanya," ucapnya.

Selain persoalan politik uang, dari hasil survei juga diketahui hanya 57,9% responden yang menjawab kemungkinan akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember 2020 nanti. Lalu, hanya 24,0%  menyatakan sangat besar kemungkinannya datang ke TPS untuk memberikan hak pilih. 

Sebanyak 12,4% responden menjawab kecil kemungkinan dan 3,9% menjawab sangat kecil kemungkinan. Selebihnya tidak memberikan jawaban. "Kalau penyelenggara pemilu tidak mengantisipasi ini, bisa jadi golongan putih (golput/ tidak memberikan hak pilih) lebih besar," ujar Buhanuddin. 

Ia menjelaskan survei dilakukan secara acak terhadap penduduk Tangsel yang telah berusia 17 tahun. Adapun jumlah responden yang terlibat sebanyak 820 orang. Mereka secara proporsional dipilih dari setiap kecamatan yang ada di Tangsel. Survei ini, imbuhnya, memiliki toleransi kesalahan kurang lebih 3,5%.

Anggota Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang turut menjadi penanggap mengatakan hasil temuan dari survei ini mengonfirmasi kekhawatiran terhadap Pilkada Tangsel, antara lain partisipasi dan dampak terpuruknya ekonomi masyarakat karena pandemi yang membuat pemilih permisif terhadap politik uang.

Berkaca dari Pilkada 2015 di Tangsel, Mahkamah Konstitusi, terang Titi, memutuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang di Tangsel karena dua perkara yakni politisasi aparatur sipil negara dan praktik politik uang. "Sikap permisif ini sudah ada, ternyata situasi pandemi membuat sikap itu semakin menguat. Ini menjadi alarm yang sangat kuat, untuk mengambil langkah strategis upaya pencegahan dan efek jera," tutur Titi.

Permasalahan tersebut, ujarnya, menjadi tantangan bagi jajaran pengawas maupun pemilih. Pasalnya, pandemi membuat ruang gerak pengawasan tidak bisa optimal. Selain itu, interaksi pemilih untuk mengenal visi, misi, serta program para calon juga makin terbatas.

"Ada ekspektasi pada kepemimpinan yang bersih. Tapi ada sikap pragmatis masyarakat terhadap politik uang sehingga semua pihak harus bekerja keras pada 22 hari terakhir kampanye ini. Tim pemenangan harus menjangkau pemilih bahwa kompetisi berbasis gagasan penting. Sebab uang tidak menjamin pemilih akan memilih sesuai harapan. Mayoritas tetap akan memilh sesuai pilihan," papar Titi.

Mengenai angka partisipasi pemilih di Pilkada Tangsel, Titi mengakui tidak pernah lebih dari 60%. Pada Pilkada 2017 misalnya, angka partisipasi pemilih di Tangsel hanya 56%. Hal itu antara lain disebabkan karena nteraksi antara pemlih, aktor atau peserta pilkada, dan penyelenggara mengenai visi, misi calon belum terlihat. 

Oleh karena itu, Titi yang juga berdomisili di Tangsel, mengajak pemilih untuk lebih proaktif mencari tahu sosok, program dan visi-misi calon kepala daerah mereka.

Pada kesempatan yang sama, pengamat Komunikasi Politik sekaligus Dosen di Universitas Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto mengatakan komposisi tiga pasangan calon di Pilkada Tangsel menarik. Dari sisi figur, ujar Gun Gun, pilkada Kota Tangsel diisi dengan pola yang mirip yakni birokrat berpengalaman dan figur yang dekat dengan tokoh di partai atau kekuasaan. 

Pilkada Kota Tangsel diikuti oleh tiga pasangan calon yakni Sekretaris Daerah Kota Tangsel Muhammad dengan keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf - Ruhamaben, dan Benyamin Davnie yang pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Tangsel - Pilar Saga Ichsan.

Menurut Gun Gun, selain figur kekuatan, terdapat juga sentimen primodial yang bisa menjadi senjata bagi para calon untuk dapat mempengaruhi pilihan. Namun, ia menekankan bahwa program dan isu yang ditawarkan kandidat juga menentukan. Sejauh mana mereka dapat mengajak pemilih untuk memilih secara rasional. 

Untuk partisipasi pemilih, menurut Gun Gun, baik partai pengusung, masyarakat sipil penggiat pemilu, dan penyelenggara harus mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Meskipun diakuinya situasi pandemi membuat orang tidak nyaman atau malas datang ke TPS.

"Selain itu 9 Desember jatuh pada hari Rabu. Hari kerja. Pasti ada pertimbangan memilih hari kerja. Tapi sebagian kantong pemilih di Tangsel bekerja di DKI Jakarta yang kita tidak tahu apakah pilkada dijadikan sebagai hari libur," tukas Gun Gun. (P-2)