Perampasan Dana Desa PR Baru Aparat

PERAMPASAN dana desa oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) menjadi pekerjaan rumah (PR) baru bagi TNI-Polri. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebut salah satu penyebab KKSB dapat membeli senjata api ialah dengan merampas dana desa.

“Salah satu penyebabnya ialah dana desa yang dirampas KKSB ini ketika dana ini sudah sampai ke kepala desa. Ini jadi PR kita juga.”

Paulus menjelaskan kondisi itu juga diperparah dugaan adanya kepala desa yang diduga terlibat penyelewengan dana desa. Ia pun mengingatkan agar kepala desa agar mempergunakan dana desa sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengungkap dana desa disunat KKSB untuk pembelian senjata api dan amunisi. KKSB memeras para pejabat desa begitu mereka tahu bahwa dana desa sudah cair.

Natalis mengatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terhambat karena dana desa tersebut kerap dirampok KKSB.

KKSB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKSB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberi sebagian dana itu,” tutur Natalis, Kamis (5/11).

Kondisi keamanan di Tanah Papua tidak kunjung membaik. Bahkan, dalam dua tahun terakhir eskalasi gangguan keamanan meningkat.

Setelah kasus penembakan di Intan Jaya, Provinsi Papua, yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani, dua anggota TNI dan satu warga
sipil pada September lalu, kekerasan terus berlanjut. Pratu Firdaus yang tergabung dalam Batalyon Raider 400, gugur setelah tertembak KKSB di wilayah Titigi, Intan Jaya, Jumat (6/11).

Pihak TNI-Polri mengaku kesulitan menegakkan keamanan karena pengaruh KKSB merasuk ke sebagian masyarakat. “Tidak sedikit mereka merekrut mahasiswa atau pelajar dengan mendoktrin mereka membenturkan dengan negara, tetapi kita selalu siap untuk memberikan edukasi pemahaman karena tugas Polri dan TNI ialah mengayomi masyarakat,” ujar Paulus.

Tidak berhasil

Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (Lesperssi) Beni Sukadis menilai pendekatan militer yang tetap dijalankan pemerintah di Papua tidak akan berhasil menciptakan kedamaian.

Ia melihat program pengiriman pasukan sudah berjalan selama bertahun-tahun, bahkan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sampai sekarang, kondisi tidak kunjung kondusif.

Menurut Beni, pemerintah harus mulai membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok politik di Papua seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB). “Saya tidak bicara KKSB, tapi kelompok-kelompok politik. Bagaimana pun mereka punya pengaruh signifikan terhadap kondisi di Papua. Itu yang harus didekati, diajak dialog, diajak negosiasi damai,” tutur Beni saat dihubungi, kemarin.

Berkaca dari pengalaman yang telah dilakukan dengan Gerakan Aceh Merdeka, ia melihat seharusnya pemerintah tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan hal serupa dengan kelompok- kelompok di Papua.

Persoalan lain yang tidak kalah penting, budaya korupsi. Pemerintah telah menggelontokan dana besar untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi itu tidak menetes sampai ke bawah. Banyak dikorupsi, terutama di tingkat kabupaten,” tandas Beni. (Ant/P-2)