WAKIL Presiden RI, Ma'ruf Amin, meminta seluruh lembaga, kementerian, serta stakeholder terkait untuk mendukung perkembangan industri halal Indonesia.
Peran kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, dan lainnya menjadi sangat penting untuk bekerja sama dan melakukan koordinasi terkait kodifikasi produk halal Indonesia.
Baca juga: Cleaning Service Tajir tidak Jadi Tersangka, Ini Kata Arteria
"Karena itu saya minta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat dikordinasikan hal ini," kata Ma'ruf Amin saat webinar yang bertajuk Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia yang diadakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sabtu (24/10).
Wapres mengatakan untuk saat ini produksi maupun nilai perdagangan produk Indonesia di bidang industri halal belum refleksi dengan jelas dalam Management Information System yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kodifikasi yang bisa mengintegrasikan antara sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi.
"Sehingga statistik data perdagangan produk halal Indonesia serta penganggaran kedepannya dalam mendukung pengembangan industri produk halal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan termonitor dengan baik," ujar Wapres.
Selain itu Ma'aruf Amin menilai program sertifikasi halal produk ekspor yang harus diimplementasikan secara kuat akan menjadikan produk Indonesia diperhitungkan memiliki daya saing global.
"Serta, mampu membuka akses pasar secara lebih luas dari permintaan dari negara-negara tujuan ekspor," pungkasnya.
Diketahui, pasar halal global memiliki potensi yang angat besar. Pada 2018 konsumsi produk pasar halal dunia mencapai USD2,2 triliun dan akan terus berkembang hingga USD3,2 triliun pada 2024. Wapres ingin Indonesia mengambil peran signifikan untuk pangsa pasar global tersebut. (OL-6)
