Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Presiden Minta Rincian Peta Jalan Vaksinasi Covid-19

Andhika Prasetyo
12/10/2020 13:25
Presiden Minta Rincian Peta Jalan Vaksinasi Covid-19
Presiden RI Joko Widodo(ANTARA)

PRESIDEN Joko Widodo meminta Komite Penanganan Covid-19 memaparkan secara jelas progres persiapan peta jalan vaksinasi. Ia ingin berbagai hal yang dibutuhkan bisa digambarkan serinci mungkin sehingga dapat disiapkan sejak saat ini.

"Untuk road map pemberian vaksin saya minta secara khusus dipaparkan sehingga jelas apa yang kita butuhkan," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Senin (12/10).

Dalam menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan kesepakatan dengan AstraZeneca terkait pengadaan 100 juta vaksin.

Pemerintah pun, pada akhir bulan ini, akan membayar uang muka sebesar US$250 juta atau setara Rp36,7 triliun. Jumlah tersebut setara 50% dari harga total yang disepakati.

"Kami akan mengadakan vaksin dari AstraZeneca. Kontraknya 100 juta vaksin dan pemerintah akan membayar down payment 50% di akhir bulan ini. Kira-kira biaya yang dikeluarkan itu US$250 juta," ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas.

Selain itu, pemerintah juga telah menerima komitmen pengadaan vaksin dari perusahaan Tiongkok Sinovac Biotech Ltd sebanyak 20 juta dosis secara bertahap di akhir tahun ini dan 125 juta dosis pada tahun depan.

"Kita juga mendapat komitmen Sinopharm. Mereka menyanggupi 15 juta dosis tahun ini dan 50 juta menyusul tahun depan," papar Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi tersebut.

Adapun, terkait sasaran penerima vaksin, pemerintah mengatakan tenaga medis, TNI, Polri dan petugas pelayanan publik akan menjadi pihak-pihak yang diprioritaskan.

Setelah itu, prioritas berlanjut kepada tenaga pendidik, aparatur sipil negara, dan masyarakat dengan rentang usia 19 hingga 56 tahun. "Kita perkirakan sampai 160 juta orang," tuturnya. (P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya