Aparat Harus Tegas Tangani Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada

DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri,  Bahtiar meminta aparat penegak hukum supaya menindak tegas pelanggar protokol kesehatan. Sebab kerumunan banyak terjadi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada Serentak 2020.

"Mendagri sudah menghimbau agar pendaftaran bapaslon cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi ternyata masih banyak yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar," kata Bahtiar, dalam keterangan resmi, Minggu (6/9).

Bahtiar menambahkan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan segala bentuk kerumunan massa. Dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bapaslon harus memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU No.6 Tahun 2020, pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris parpol pengusul dan atau bapaslon perseorangan. Kemudian aparat keamanan dan aparat penegak hukum mesti menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pasalnya peraturan sudah jelas bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi.

Untuk itu, pihaknya menghimbau agar seluruh bakal pasangan calon selalu patuh pada protokol kesehatan. 

"Mohon kepada pimpinan parpol untuk mengingatkan paslonnya. Begitu pula dengan bapaslon perserorangan," ujarnya.

baca juga: 141 Bapaslon Diduga Langgar Aturan Protokol Kesehatan

Bahtiar juga meminta rekan media dan masyarakat khususnya pemilih pada 270 daerah yang melangsungkan pilkada serentak, agar lebih kritis kepada bapaslon yang tak menghiraukan protokol kesehatan. 

"Keselamatan warga negara di atas segalanya. Mari kita bersatu dan saling mengingatkan pentingnya kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, dalam pilkada serentak 2020," tutupnya. (OL-3)