Mendagri: Pemda Kunci dalam Penanganan Bencana

Pemerintah daerah mempunyai peranan kunci dalam penanganan bencana alam gempa dan tsunami.  Pasalnya, ungkap Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, keterlibatan pemda dalam penanganan bencana mulai dari perencanaan kesiapsiagaan,  reaksi terhadap gempa, peringatan hingga dalam mengambil keputusan dan menyebarluaskan serta proses evakuasi sudah dituangkan dalam aturan.

"Mulai dari informasi rawan bencana, pelayanan, pencegahan, kesiapsiagaan, pelayanan, dan penyelamatan evakuasi korban bencana sudah disiapkan peraturan pemerintahnya. Begitupun  regulasi lanjutan dari Permendagri sudah ada," kata Tito saat memberi arahan dalam rakor Pembahasan Implementasi Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami melalui keterangan resmi, Senin.

Namun yang menjadi masalah, tambah Tito, apakah setiap pemda bisa berinovasi dalam mengimplementasikan aturan-aturan tersebut. Hal ini terkait dengan kesiapan pemda menyiapkan sistem peringatan dan langkah-langkah evakuasi termasuk pengadan shelter, tempat evakuasi di daerah ketinggian di tiap-tiap daerah. “Seringkali prosesnya dilakukan akhirnya up and down di mana ketika ada masalah baru kemudian ramai-ramai dikerjakan," jelasnya.

Baca juga: Kemensos Dorong Penguatan Manajemen Penanganan Bencana

Ia juga menyoroti persoalan SDM untuk pelatihan khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di mana belum ada konsistensi dalam penganggaran dan proses fiskal.  "Karena rata-rata daerah-daerah pinggiran di Sumatera bagian timur kemudian, Jawa bagian selatan, sampai dengan ke Papua itu banyak kapasitas fiskalnya rendah. Ada daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi ditandai dengan pendapatan asli daerahnya (PAD) yang lebih kuat daripada transfer pusat, dua sumber anggaran dari daerah itulah yang utama adalah dari transfer pusat dan PAD," paparnya.

Karenanya, Tito meminta pemda yang kapasitas fiskalnya rendah harus menjalankan skala prioritas. Pemerintah berupaya meminta dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu daerah yang belum memiliki anggaran untuk antisipasi dan penanggulangan bencana.

"Nah untuk itulah dari Kemendagri, agar diberikan DAK fisik. Dengan demikian daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah ini mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan infrastruktur dan peralatan-peralatan tadi," pungkasnya. (P-4)