Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
DPR berencana panggil pihak pemerintah untuk rapat terkait penanganan covid-19. Hal itu dirasa penting dilakukan mengingat kasus positif covid-19 di Indonesia yang terus mengalami pelonjakan.
"Dengan kasus covid yang semakin meningkat tentunya sebagai lembaga tinggi yang juga punya fungsi pengawasan bukan tidak mungkin dalam masa sidang nanti kami akan mengadakan rapat dengan pemerintah untuk membahas hal ini," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco di gedung DPR, Jakarta, Senin, (27/7).
Dasco mengatakan, walaupun di pekan lalu pemerintah sudah membentuk lembaga baru, yaitu Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, DPR merasa masih perlu mendengar langsung penjelasan pemerintah mengenai implementasi dan progres penanganan covid-19 di lapangan.
Baca juga : Pimpinan DPR Sepakat Komisi III Gelar Rapat Joko Tjandra
"Kami masih ingin melihat nanti bagaimana implementasinya di lapangan baik implementasi terhadap aturan tersebut maupun kerja-kerja dari komite Penanganan covid-19," ujar Dasco.
Sementara itu, terkait rencana uji coba vaksin dari perusahaan farmasi Sinovac asal China, Dasco mengatakan bahwa setiap kemungkinan memang harus dicoba. Namun, ia tetap mendorong agar peneliti lokal bisa mengembangkan vaksin mandiri.
"Menurut saya segala macam cara untuk kemudian menemukan vaksin harus dilakukan," tutup Dasco. (OL-2)
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved