Data Pemilih tidak Pernah Dipublikasi

K OMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak menampilkan data pribadi pada laman resmi www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang dipublikasi baik KPU RI maupun KPU daerah (KPUD). Komisoner KPU Viryan Aziz mengungkapkan hal itu agar data pribadi pemilih tidak disalahgunakan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.

“Kami melindungi data pemilih sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu 2019, serta Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 tidak ditampilkan,” ujar Viryan di Jakarta, kemarin.

Viryan menegaskan apabila ada kebocoran data pribadi pemilih, dapat dipastikan bukan dari laman resmi KPU atau KPUD. Hal itu ia tegaskan saat menanggapi kasus pembobolan rekening anjungan tunai mandiri (ATM) yang terjadi di Sumatra Selatan.

Seperti yang sudah diberitakan, Kasubdit III Jatanras Polda Sumsel Komisaris Polisi Suryadi dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun TV swasta menyebut modus pelaku pembobolan rekening menggunakan data yang tersedia di link KPU setempat untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), kemudian membuka rekening baru dan menarik uang dari rekening menggunakan data yang dipalsukan.

Terkait pencocokan data pemilih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tertarik dengan penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Solo. Sekitar 1.220 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan proses coklit dengan protokol kesehatan covid-19. Petugas memakai alat pelindung diri (APD) berupa masker dan sarung tangan sekali pakai, membawa alat tulis sendiri, dan memverifi kasi data dengan tidak masuk ke rumah.

Yang unik, pelaksanaan coklit di Solo diawali dengan mendatangi tokoh- tokoh yang dikenal masyarakat, seperti istri almarhum Didi Kempot,
Ibu Yan Vellie.

“Masyarakat akan melihat tahapan pilkada sudah bergulir dan penerapan protokol kesehatan benar-benar diterapkan,” kata Mendagri Tito.

Program coklit berlangsung dari 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Mendagri Tito memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan tahapan pilkada kali ini yang berlangsung di tengah pandemmi.

Ekonomi

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengungkapkan pelaksanaan pilkada di masa pandemi merupakan peluang emas mendongkrak pemulihan ekonomi nasional. Dengan digelarnya pilkada, perekonomian di berbagai daerah diyakini akan meningkat karena besarnya permintaan memenuhi kebutuhan pilkada.

“Dengan luasnya area pelaksanaan, yakni mencapai 270 daerah dan besarnya jumlah pemilih yang mencapai 106 juta penduduk, pilkada akan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang bersifat sementara. Sebanyak 3,5 juta orang diperkirakan akan mendapat pekerjaan dan penghasilan untuk enam bulan ke depan,” ujar Fadjroel melalui keterangan resmi, Kamis (23/7).

Dada sebesar Rp 15 triliun yang bersumber dari APBD siap digelontorkan untuk penyelenggaraan pilkada serentak. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui penambahan anggaran pilkada senilai Rp5,1 triliun untuk pengadaan APD sebagai syarat utama penyelenggaraan pemilu di masa pandemi. (Pra/RO/P-5)