Reshuffle Menteri Belum Perlu Dilakukan

DOSEN Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati menilai perombakan susunan menteri dalam situasi saat ini dirasa belum perlu dilakukan. Pasalnya, jika perombakan tetap dilakukan, beban pemerintah akan lebih besar.

"Reshuffle melibatkan pertimbangan dan kalkulasi yang sangat kompleks, terutama untuk mengakomodasi partai-partai politik. Kalau reshuffle beban pemerintah justru akan lebih besar lagi," jelas Mada dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7).

Perombakan kabinet pada situasi saat ini tidaklah mudah. Dalam konstelasi politik di Indonesia, pergantian susunan menteri harus mengakomodasi partai politik pengusung atau pendukung. Di sisi lain, dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah pusat juga perlu lebih fokus untuk menangani dampak-dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor.

"Saya setuju dengan presiden untuk menahan diri, tidak melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini karena fokusnya masih untuk penanganan pandemi," jelas dia.

baca juga: KPU Optimistis Target Partisipasi Warga Pada Pilkada Tercapai 

Wacana perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi, nilai dia, lebih ditujukan sebagai pemantik bagi para menteri. Mereka dituntut untuk dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal. Hal tersebut terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja kabinet. Sejumlah capaian dan percepatan berhasil dilakukan oleh beberapa kementerian dalam merespons pandemi. Mada menilai, para menteri di Kabinet Indonesia Maju belum dalam posisi  aman. 

"Saya rasa presiden masih wait and see bagaimana kinerja beberapa waktu mendatang," kata Mada.

Untuk mendapat kepercayaan publik, para menteri perlu tetap fokus pada kinerja agar meraih capaian-capaian yang lebih jelas dan terukur. Para  menteri perlu meyakinkan presiden dan juga publik, mereka sedang bekerja keras dan terus berupaya memcapai hasil maksimal sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian. (OL-3)