Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) disarankan bijak jika ingin me-reshuffle kabinet. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disarankan tidak mengacu pada hasil survei.
"Kalau (penyederhanaan) kementerian dan nama (menteri) Pak Jokowi jangan percaya survei," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Jakarta, Sabtu (4/7).
Baca juga: Politisi PKB Kritik Fachrul Razi tapi tidak Dorong Direshuffle
Anggota Komisi II itu menilai, hasil survei tidak bisa menjadi pegangan dalam pengambilan keputusan, terutama politik. Sebab, bisa dibantah dengan hasil survei tandingan.
Mardani menyampaikan, setidaknya ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan Jokowi dalam merombak kabinet. Yakni komitmen dan kompetensi yang dipecat atau diangkat menjadi menteri. "Jadi jangan percaya survei. itu masukan saja," ujar dia.
Baca juga: Survei: Menko Airlangga Hartarto Terpopuler, tapi ...
Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terkait kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyampaikan, setidaknya ada 10 favorit responden agar dicopot dari menteri. (X-15)
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved