Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Tak Becus Urus Pandemi Korona

PRESIDEN Joko Widodo mengancam akan melakukan tindakan tegas kepada menteri-menteri yang dianggap tidak bekerja dan memimpin instansi dengan baik terutama dalam upaya membantu percepatan penanganan covid-19.

Ancaman tersebut dilontarkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni.

"Tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya," tegas Jokowi.

Kemarahan presiden terhadap beberapa menterinya bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ada program-program terkait covid-19 yang tidak terlaksana dengan baik, bahkan jalan di tempat.

Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi adalah program penanganan di bidang kesehatan. Pemerintah, dalam tiga bulan terakhir, telah menyiapkan dana hingga Rp75 triliun untuk sektor tersebut.

Namun, sampai saat ini, dari total tersebut, yang tersalurkan baru 1,35%.

"Uang beredar di masyarakat berhenti ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga memicu ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun," jelas dia.

Begitu pula halnya dengan program di sektor ekonomi. Kepala negara melihat ada kementerian yang menghambat percepatan penanganan pandemi lantaran tidak menciptakan aturan-aturan yang bisa mempermudah.

"Hanya gara-gara urusan peraturan. Saya harus ngomong apa adanya. Tidak ada progres yang signifikan di sini. Tidak ada," ucap Jokowi dengan nada tinggi.

Padahal, begitu banyak industri yang sudah sangat terjepit dan membutuhkan stimulus untuk dapat bertahan di tengah situasi sulit saat ini.

"Segera berikan stimulus ekonomi ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka menunggu semua. jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," sambungnya.

Para menteri terkait semestinya bisa berinisiatif memunculkan regulasi yang bisa mempercepat penanganan covid-19.

Ia pun siap menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika memang dibutuhkan demi mengakomodur munculkan peraturan-peraturan menteri baru.

"Kalau mau minta Perppu lagi saya buatkan perppu. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Karena langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan, akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita," papar mantan wali kota Solo itu.

Demikian juga dengan bantuan sosial. Walaupun sedikit lebih baik, Jokowi mengatakan program itu harus dijalankan secara lebih maksimal lagi.

"Ini sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini harus extraordinary, Harus 100%. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan," ucapnya.

Presiden meminta, mulai saat ini, semua menteri, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, harus memiliki perasaan terhadap krisis yang sama.

Tidak boleh ada lagi yang menganggap bahwa kondisi sekarang masih normal.

"Kalau ada yang berbeda satu saja, itu sudah berbahaya. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan?"

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa tidak punya perasaan. Mestinya, suasana krisis itu ada pada semua. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya," tandas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (OL-8).