Strategi Pencegahan di Era Firli Dipertanyakan

STRATEGI pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dinilai belum menunjukkan arah yang jelas. 

Program-program pencegahan yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya saat ini juga dinilai mati suri.

"Memang sudah ada empat fokus dalam arah kebijakan KPK (2019-2023) yang dicantumkan. Mereka mengatakan akan fokus di sektor bisnis, politik, penegak hukum, dan pelayanan publik. Tapi nyatanya tidak tampak jelas peta jalan untuk mencegah korupsi sektor-sektor ini," kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola dalam diskusi peluncuran survei Evaluasi Semester I Kinerja KPK yang digelar secara daring, Kamis (25/6).

Dalam pencegahan korupsi, ujar Alvin, tolok ukur yang bisa digunakan ialah penyelamatan potensi kerugian keuangan negara. Pada kepemimpinan KPK periode sebelumnya, program pencegahan korupsi tercatat menyelamatkan keuangan negara senilai hampir Rp64 triliun.

"Dalam konteks pencegahan kerugian keuangan negara, tidak ada strategi baru yang ditawarkan dari arah kebijakan KPK. Kami sebetulnya mengapresiasi Rp63,9 triliun pencegahan korupsi pada pimpinan KPK sebelumnya. Sayangnya belum ada satu peta jalan yang spesifik untuk mengoptimalisasi ini," ucap Alvin.

"Kami melihat beberapa inisiatif yang sudah digagas KPK di periode sebelum-sebelumnya, seperti pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) sayangnya seperti mati suri di periode tahun ini," imbuh Alvin.

TII pun memandang fokus pencegahan korupsi di sektor politik yang dituangkan dalam arah kebijakan KPK saat ini penting menjadi prioritas dan dikerjakan secara serius. 

Pasalnya, indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung stagnan disumbang faktor sektor politik yang merupakan akar korupsi di Tanah Air. TII mendorong agar KPK berani masuk ke pencegahan korupsi sektor politik.

"Sektor politik harusnya menjadi prioritas karena sebetulnya penting dan ini merupakan akar korupsi di negara kita. Banyak studi dari para pakar mengindikasikan apabila tidak berani atau tidak merumuskan strategi untuk masuk ke sektor politik, maka pencegahan korupsi akan menemui jalan buntu," ujar Alvin. (OL-8).