Tuduhan Diskriminasi Warga Papua hanya Ilusi

TUDUHAN adanya diskriminasi hukum oleh pemerintah kepada warga asli Papua dinilai sebagai tuduhan yang tidak mendasar. Diplomat senior Imron Cotan menjelaskan tuduhan diskriminasi hukum kepada warga Papua dibentuk asumsi-asumsi yang tidak mendasar.

“Tuduhan perlakuan diskriminasi di Papua dibangun atas dasar asumsi dan ilusi sehingga salah tuduh. Tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga asli Papua,” tutur Imron dalam sebuah acara diskusi daring bertema Menakar masa depan Papua, kemarin.

Pemerintah bahkan disebut Imron telah memprioritaskan warga asli Papua untuk mengisi jabatan publik di Papua. Hal tersebut diatur melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dengan begitu, dirinya menuturkan tidak ada diskriminasi terhadap warga asli Papua.

“Seluruh jabatan publik di Papua harus diisi oleh orang asli Papua, sementara warga Papua juga bisa menjabat di luar Papua. Jadi, sama sekali tidak ada diskriminasi,” tambahnya.

Imron menyatakan saat itu pemerintah sedang membasmi gerakan separatis yang terjadi di Papua. Anggota gerakan separatis tersebut memiliki senjata sehingga kontak senjata tidak terhindarkan.

“Adanya pelanggaran HAM di masa lalu karena upaya pemerintah untuk membasmi gerakan separatis di Papua yang memiliki senjata sehingga kontak senjata tidak terhindarkan,” ujarnya.

Menurut Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto, pembangunan di Papua masih on the track lewat percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain agar Papua dan Papua Barat segera menjadi daerah yang maju sejajar dengan provinsi-provinsi lain.

Program dana otonomi khusus Papua juga terus dilakukan secara afi rmatif dan cepat karena akan segera berakhir pada 2021. Dengan persiapan PON, misalnya, pemerintah membangun arena-arena berkelas dunia. Pembangunan infrastruktur, listrik, air bersih, dan logistik lewat jembatan udara dan kebijakan bahan bakar minyak satu harga merupakan wujud dari percepatan pembangunan yang kini berlangsung di Papua.

“Kita sadari pembangunan di Papua butuh percepatan. Kita kerjakan secara holistik menuju ke arah keadilan sosial di tanah Papua. Kita ingin pelayanan dasar di sana lebih baik dan mampu mengembangkan ekonomui lokal,” ungkap Wawan. (Uta/P-1)