Tidak Mudah Pemudik Kembali ke Jakarta

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima lonjakan permohonan surat izin keluar masuk (SIKM) ke Ibu Kota setelah Lebaran 2020. Namun, mereka yang telanjur mudik di pastikan tidak akan gampang kembali ke Jakarta.

“Terjadi lonjakan permohonan SIKM pada hari terakhir Ramadan, sampai dengan per 1 Syawal 1441 Hijriah ini. Total 1.772 permohonan SIKM kami terima hanya dalam waktu 24 jam,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Agus candra, kemarin.

Pelonjakan permintaan SIKM terjadi lantaran banyaknya pemudik yang pulang ke daerah masing-masing ingin kembali ke Jakarta dalam waktu dekat. Mereka yang tak memiliki SIKM dilarang masuk wilayah DKI sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penularan covid-19.

Secara keseluruhan, Pemprov DKI Jakarta telah menerima 6.347 permohonan SIKM dari total 247.118 user yang berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id. Data itu tercatat dari awal permohonan dibuka pada 15 Mei hingga kemarin pukul 09.06 WIB.

Tidak cuma yang hendak kembali ke Jakarta, banyak pula warga DKI yang masih mengajukan permohonan SIKM untuk pergi ke luar daerah di luar Jabodetabek untuk bersilaturahim dengan keluarga atau reuni sekolah.

Permohonan dengan alasan seperti itu tentu dimentahkan karena memang tidak diizinkan selama masa pandemi covid-19.

Untuk mencegah pemudik yang tak memenuhi syarat kembali ke Jakarta, Polda Metro Jaya melakukan penyekatan di 11 titik.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menegaskan, jika tidak mengantongi SIKM, pemudik diharuskan kembali ke daerah asal.

“Dasar hukumnya kan ada di Pergub Nomor 47 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya SIKM bagi masyarakat yang akan masuk Jakarta. Tentu ini menjadi filter bagi masyarakat untuk bisa kembali ke Jakarta,” tutur Sambodo.

Sambodo menambahkan, semua orang di kendaraan yang menuju Jakarta wajib memiliki SIKM. Jika salah satu saja tak punya, kendaraan itu diharuskan memutar balik. “Ini tidak hanya dilaksanakan oleh PMJ, Polda Jatim, Jateng, Jabar, kita semua.’’

Tak cuma yang akan kembali ke Jakarta, pemudik yang akan kembali ke kota-kota lain juga dikontrol ketat.

Dalam hal ini Polri telah mendirikan 116 pos penyekatan dari Jawa Timur hingga Lampung.

Menurut Kakorlantas Polri Irjen Istiono, pos penyekatan berada di sejumlah titik di tol, jalur selatan, dan pantura di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. ‘’Penyekatan juga diterapkan di tol dan jalan arteri di wilayah Banten dan Lampung.’’

Ledakan kasus

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencegah adanya ledakan kasus covid-19 sebab penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta sejak satu minggu jelang Idul Fitri 1441 H mulai tak bertaji.

Hal itu dibuktikan dengan kembali beroperasinya sejumlah pasar di Jakarta dan mulai kembali ramainya jalanan Ibu Kota.

Apalagi, banyak warga yang masih mengabaikan ketentuan PSBB dengan tak mengenakan masker dan tak menghiraukan jarak.

“Melihat kerumunan masyarakat tanpa jarak dan tanpa masker menjelang Lebaran di pasar, harus diantisipasi kemungkinan lonjakan kasus sekitar 3 sampai 4 minggu setelah 23 Mei,” ujar Gilbert. (Tri/X-8)