Kamis 30 April 2020, 13:00 WIB

Legislator Sayangkan Pemotongan Anggaran Pengentasan Stunting

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Legislator Sayangkan Pemotongan Anggaran Pengentasan Stunting

DOK DPR RI
Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah.

 

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menyayangkan adanya usulan Kementerian Pertanian untuk memangkas anggaran program kegiatan di daerah rawan pangan dan stunting. Pos anggaran itu sebelumnya terdampak pemotongan dalam rangka refocusing anggaran Pemerintah untuk penanganan Covid-19.

"Saya sangat menyesalkan adanya pemotongan anggaran di pos ini, karena nanti implikasinya akan jadi kacau balau. Anggaran pengentasan daerah rawan pangan sebelumnya sudah kecil, ini malah dipotong lagi lebih kecil," ujar Luluk dalam RDP Komisi IV DPR RI secara virtual dengan Sekjen dan Dirjen Kementan, Selasa (28/4/2020).

Politisi PKB ini mengatakan pemotongan anggaran tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap ancaman peningkatan jumlah stunting pada masa mendatang. Padahal, dalam pidato Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu, Pemerintah berjanji akan memprioritaskan pengentasan stunting dalam lima tahun mendatang.

Dengan adanya pemotongan anggaran di sektor ini, Luluk tidak yakin target pengentasan stunting ini akan tercapai. Luluk pun mengusulkan ketimbang memangkas anggaran stunting, ia menyarankan Kementan memotong pos daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) lain dalam APBN Kementerian Pertanian 2020. "Kalau mau refocusing anggaran jangan kurangi dana stunting,” tegas legislator dapil Jawa Tengah IV itu.

Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi menjelaskan anggaran untuk pos pengentasan daerah rentan rawan pangan serta stunting dalam APBN 2020 akan dihemat sekitar Rp45,6 miliar. "Dari semula Rp215,2 miliar menjadi Rp169,4 miliar," jelas Agung. (RO/OL-10)

Baca Juga

dok.ist

Hakim Anggota Pengadilan Pajak Kasus SBS Dinilai Tak Profesional

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 30 November 2021, 11:17 WIB
KETUA Pengadilan Pajak diminta mengganti hakim dalam kasus pajak PT SBS agar penanganan kasus pajak tersebut berjalan sesuai kaidah hukum...
Ist/DPR

BURT DPR Kritisi Aturan Wajib Rapid Test Antigen bagi Pendatang di Bandara Sam Ratulangi

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:41 WIB
  Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat...
Ist/DPR

Puan: Potensi Kekuatan Non-Blok Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:25 WIB
Dalam Forum Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, Puan menyatakan komitmennya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya