Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek-proyek Dinas PUPR di Muara Enim. Penetapan itu dilakukan KPK seusai keduanya ditangkap di rumahnya di Palembang dalam kesempatan terpisah Minggu (26/4/2020) pagi.
“KPK selanjutnya menetapkan dua orang tersangka, AHB (Aries HB) dan RS (Ramlan Suryadi),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, kemarin.
Penetapan tersangka terhadap Aries dan Ramlan merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tiga tersangka sebelumnya, yaitu Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar, dan pihak swasta Robi Okta Fahlefi. Alex mengungkapkan penyidikan terhadap Aries dan Ramlan sudah dilakukan sejak 3 Maret 2020. “KPK telah memeriksa 10 saksi dan menggeledah rumah para tersangka dan Kantor DPRD Muara Enim,” jelasnya.
Lebih lanjut Alex menyebutkan Aries diduga menerima uang senilai Rp3,031 miliar dari Robi dalam kurun waktu Mei- Agustus 2019. Robi juga diduga memberi Ramlan dana sebesar Rp1,115 miliar dan satu telepon seluler merek Samsung Galaxy Note 10. “Diduga, uang suap ini merupakan commitment fee dari 16 paket pekerjaan yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim,” jelasnya.
Aksi operasi tangkap tangan (OTT) KPK di tengah pandemi covid-19 tersebut mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). “Percayakan saja pada KPK untuk bekerja, saat ini giat-giat pemberantasan korupsi dilakukan sangat efektif, begitu cermat, tidak gaduh, dan berkepastian,” kata Arteria, kemarin.
Langkah KPK yang senyap itu dinilai Bamsoet tepat sehingga tersangka tidak sempat melenyapkan barang bukti, apalagi melarikan diri. “KPK biasanya mengumumkan terlebih dahulu jika akan menangkap tersangka dalam sebuah kasus. Kali ini berbeda, ditangkap dulu baru kemudian diumumkan kepada publik,” kata Bamsoet dalam keterangannya, di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengonfi rmasikan OTT pertama di eranya ini. “(OTT) Minggu 26 April 2020 pukul 07.00 WIB dan 08.30 WIB di rumah tersangka di Palembang. Kita komitmen untuk melakukan pemberantasan sampai tuntas. Kita terus selesaikan perkaraperkara korupsi walau kita menghadapi bahaya covid-19. Pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan,” pungkasnya. (Cah/Pro/Che/DW/Ant/P-5)
Soundrenalin 2025 resmi mendarat di Palembang dan menghadirkan deretan musisi lintas genre yang memanaskan dua venue sekaligus, CGC One Citra Grand City dan Pinewoods Restaurant & Park.
Pimpinan Baznas RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Nadratuzzaman Hosen mengatakan, RSB Kota Palembang ini akan dibangun di atas tanah seluas 2378 meter².
POLRES Asahan menangkap dua pelaku yang terlibat jaringan sabu ke Palembang di Dusun II, Desa Bangun Sari, Kecamatan Silo Laut, Minggu (9/11).
Kreativesia bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah ekspresi dan kolaborasi.
Kreativesia tahun ini akan berlangsung di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada 14–18 Oktober 2025.
PT PLN akan menggelar perhelatan lari bertaraf nasional dengan tajuk PLN Mobile Color Run 2025 di Palembang, Sumatra Selatan, pada 24-25 Mei 2025.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved