Hak Jawab : Kontroversi Belva dan Kartu Prakerja

Yth. Direktur Pemberitaan Media Indonesia di Jakarta
 
Sehubungan dengan artikel Editorial yang dimuat pada Harian Media lndonesia tanggal 23 April halaman 2 yang bertajuk "Kontroversi Belva dan Kartu Prakerja”, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 1 ayat (11) dan pasal 5 ayat (2), maka kami perlu memberi tanggapan berupa Hak Jawab. Disisi lain, kami sangat menghargai respon obyektif dari Sdr. Usman Kansong (Direktur Pemberitaan Media Indonesia) dalam acara Bedah Editorial Media Indonesia Metro TV pada tanggal 23 April 2020, pukul 07.05 WIB bertajuk 'Kontroversi Belva dan Kartu Prakerja'.

Saudara dapat menerima penjelasan dan penjelasan perwakilan PMO Kartu Prakerja dan kamudian memberikan penjelasan kepada publik. Untuk tetap mengacu pada semangat jurnalisme, bersama ini kami sampaikan beberapa poin sebagai berikut:
 
1. Program Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran
Untuk merespons kebutuhan masyarakat terkait pandemi, ada beragam respons kebijakan. Kartu Prakerja hanya salah satu dari banyak instrumen, anggarannya kurang dari 5% total peningkatan anggaran perlindungan sosial.

Dalam refocusing kegiatan dan anggaran, Kartu Prakerja didesain bisa mempertahankan daya beli pekerja (informal maupun formal), pencari kerja, dan pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak dari pandemi. Anggaran Kartu Prakerja sendiri disasuaikan dengan meningkatkan jumlah insentif dari yang tadinya Rp500 ribu per peserta menjadi Rp2,4 juta per peserta, hampir lima kali lipat.

Peningkatan keterampilan tetap dibutuhkan oleh tenaga kega saat sedang berada di rumah sehingga bisa mendapatkan pengetahuan / keterampilan / sikap kerja baru yang diperlukan di dunia kerja saat ekonomi pulih maupun untuk berwirausaha. Pelatihan yang ditawarkan bervariasi jenis dan nilainya, semua keputusan dismbil oleh peserta ingin memilih pelatihan yang mana.

2. Pelatihan Online Tidak Bermanfaat
Program Kartu Prakerja didesain untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja. Bantuan biaya pelatihan ditujukan untuk mendorong masyarakat belajar/berlatih sepanjang hayat. Insentif pasca pelatihan ditujukan supaya peserta menyelesaikan pelatihan selain untuk meringankan biaya mencari kerja.

Sejalan dengan upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19, kami membatasi jenis pelatihan yang ditawarkan hanya pelatihan yang berbentuk daring atau online. Beragam pelatihan online bisa dipilih sesuai minat dan kebutuhan peserta. Di sisi lain pelatihan online dapat menjangkau seluruh Indonesia, artinya peserta dari mana pun bisa mengikuti pelatihan terbaik di Indonesia.

Pelatihan online ini bersifat sementara. Setelah kondisi kembali normal, kami akan memperluas jenis pelatihan yang ditawarkan mencakup pelatihan yang dilakukan secara tatap muka atau offline maupun pelatihan yang bersifat blended learning (offline dan online). Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan jenis pelatihan yang tersedia dengan menjaga relevansi jenis pelatihan dengan kebutuhan kerja.

Demikian tanggapan Hak Jawab ini kami sampaikan untuk dimuat dan diperlakukan sebagaimana peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 April 2020
Kelapa Biro,

I Ktut Hadi Priatna