Anggota DPR Minta Praktik Mafia Alat Kesehatan Diungkap

WAKIL Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, meminta BUMN farmasi membuka kondisi kefarmasian nasional saat ini. Khususnya karena ada indikasi mafia alat kesehatan.

Aria Bima meminta agar pihak terkait, termasuk BUMN farmasi menjelaskan mengenai praktik impor alkes. Di mana sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa hal itu menjadi ladang bagi para mafia menjalankan bisnisnya.

Baca juga: Marisi Matondang Terbukti Korupsi Alat Kesehatan

"Sekarang ini yang muncul di medsos maupun mainstream adalah soal memanfaatkan situasi oleh mafia alat kesehatan. Akhirnya masuk ke lingkaran-lingkaran pemburu rente yang sekarang dituduhkan masuk ke lingkaran-lingkaran termasuk BUMN maupun privat maupun pengusaha swasta," ujar Aria dalam rapat virtual komisi VI dengan BUMN Farmasi, Selasa, (21/4).

Aria mengatakan harus ada upaya pencegahan dan penghentian bila memang praktik tersebut benar terjadi. Dengan begitu masyarakat bisa tahu dan pelakunya bisa diproses hukum.

"Nah ini tolong nanti ikut dijelaskan dari direktur holding (BUMN farmasi) ada, upaya pencegahan ini seperti apa supaya masyarakat transparan bahkan dituduhkan juga itu berkolaborasi dengan politisi," ujar Aria.

Di tengah kondisi darurat medis saat ini, banyak celah bagi mafia alkes untuk bekerja. Karena itu, keterbukaan dan koordinasi antara semua pihak, termasuk BUMN farmasi dan DPR sangat penting dilakukan.

Baca juga: KPK Ultimatum Mafia Alat Kesehatan

"Saya kira penting supaya mafia-mafia ini tidak memanfaatkan situasi yang ada, dan pentingnya rapat ini salah satunya adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai muncul dalam situasi semacam ini," ujar Aria Bima.

Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir, mengatakan bahwa BUMN farmasi mengatakan bahwa kejahatan semacam itu memang sangat mungkin ada. Khususnya di tengah situasi pandemi.

Namun, ia menegaskan bahwa BUMN farmasi tak terkait dengan kegiatan mafia alkes. Saat ini seluruh BUMN farmasi tengah fokus pada penanggulangan covid-19.

Baca juga: Mendagri Sebut Daerah Kekurangan Alat Kesehatan

"Apa-apa yang kami lakukan untuk BUMN, kita tidak mungkin melakukan itu. Pada saat kondisi pandemi seperti ini kami memilih mementingkan fungsi kami sebagai agent of development," tutur Honesti. (Pro/A-3)