Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LAYANAN administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) telah dirancang beralih menuju daring secara bertahap. Pandemi virus korona baru (covid-19) mempercepat peralihan tersebut.
Saat ini, sebanyak 467 dinas dukcapil daerah kabupaten/kota sudah melaksanakan layanan secara daring untuk administrasi kependudukan (adminduk). Warga tinggal mengunduh aplikasi via Play Store, website, serta layanan melalui Whatsapp dan pesan singkat atau SMS.
Masyarakat tidak perlu datang ke kantor dinas dukcapil untuk layanan tertentu di tengah pandemi covid-19 guna mencegah penularan meluas.
“Untuk daerah yang masih ada layanan manual, seperti perekaman KTP elektronik, wajib menggunakan protokol pencegahan penularan covid-19,” kata Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, kemarin.
Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik khusus layanan adminduk, Zudan meminta seluruh kepala dinas dukcapil kabupaten/kota yang belum memiliki aplikasi layanan agar segera mengembangkan aplikasi tersebut.
Zudan berharap dengan pelayanan di bidang adminduk melalui aplikasi tersebut masyarakat bisa mudah mengetahui progres penyelesaian dokumen kependudukan yang sedang diurus dukcapil.
Pada akhir Maret lalu, Kemendagri juga telah meluncurkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang berupa chatbot bernama Gisa untuk layanan adminduk. Pemanfaatan teknologi tersebut dimaksudkan agar pelayanan tetap lancar di tengah pandemi virus korona baru ini.
“Dengan chatbot Gisa, masyarakat bisa bertanya layaknya percakapan dengan seorang petugas. Gisa akan selalu memberi informasi akurat yang bersumber dari (Ditjen) Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil),” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Gisa terdapat di aplikasi Android Akui yang bisa diunduh gratis melalui Google Play Store. Peluncuran layanan ini, kata Tito, untuk mendukung kebijakan bekerja dari rumah yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo.
Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah meminta aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah. (Ind/P-2)
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dukcapil Kemendagri membuka layanan perekaman ulang dan cetak KTP-e di Otonomi Expo 2025 hingga 30 Agustus.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved