Penanganan Covid-19 di Bawah Komando Gubernur Kaltara

CORETAN tinta biru paraf Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie terpampang di lembar terakhir dari empat carik kertas. Paraf tersebut menandai penetapan status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Kaltara hingga 25 April 2020.

Pada 17 Maret 2020, Gubernur membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltara. Koordinasi antarintansi pemerintah daerah (pemda) dan vertikal kian massif dilakukan. Upaya-upaya taktis dengan cepat disiapkannya demi menghadapi segala kemungkinan terburuk.

Irianto menetapkan satu beleid turunan kebijakan pemerintah (pusat), yakni menerapkan kegiatan belajar dari rumah dengan sistem online bagi siswa SMA/SMK/SLB mulai 20 Maret 2020. Beleid ini hanya satu dari banyak beleid lainnya, antara lain menggalakkan gerakan cuci tangan, pemakaian masker, bekerja dari rumah (work from home) bagi pegawai, imbauan kontribusi swasta, relokasi dan refocussing anggaran APBD, dan masih banyak lagi. “Standar-standar protokol kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) harus kita terapkan untuk mencegah tingkat penularan yang tinggi. Baik itu terhadap anak-anak kita yang bersekolah, pegawai, termasuk seluruh lapisan masyarakat.”

Ia pun memastikan ketersediaan sembako dan stabilitas harganya. “Jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini dengan menimbun sembako untuk mengambil keuntungan sesaat. Sekaligus saya harus turun langsung mengimbau pedagang dan pembeli di pasar memakai masker. Pengelola pasar juga harus menyiapkan tempat mencuci tangan,” katanya.

Hingga tulisan ini dibuat, warga Kaltara yang positif Covid-19 berjumlah 20 orang, 23 pasien dalam pengawasan (PDP), dan 175 orang dalam proses pemantauan (ODP). Dengan fakta tersebut, menjadi ujian bagi Gugus Tugas yang dikomandoi Gubernur Irianto.

Melihat ke belakang, Kaltara juga jadi episentrum perhatian pemerintah pusat karena berada di daerah perbatasan. Pintu-pintu perlintasan di perbatasan Nunukan dan Malinau dengan jiran Malaysia bisa jadi sumber penyebaran baru di Kaltara bahkan di Tanah Air.

Beberapa kali pemerintah merapatkan hal ini bersama Gubernur dan unsur TNI/Polri dan instansi vertikal lainnya melalui saluran video konferensi. “Dengan itu mau tidak mau, penanganan covid-19 di daerah kita dilakukan dengan ekstra. Kita mengalokasikan Rp39 miliar anggaran untuk Gugus Tugas, hasil realokasi anggaran APBD,” ujarnya.

Dari anggaran tersebut, lanjutnya, 60% untuk pembelian alat dan bahan medis serta kegiatan operasional Gugus Tugas, 40%-nya teralokasi untuk pemberian bantuan sosial atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat kita yang terdampak pembatasan aktivitas.

Kaltara memang sempat menghadapi kesulitan APD. Namun, pada 26 Maret 2020, daerah ini kedatangan 2.000 set APD bantuan pemerintah pusat. Bantuan itu hanya awal.

Ia juga memastikan pergeseran APD ke Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan di kabupaten/kota dilakukan sesegera mungkin. “Untuk menjaga persediaan, kita juga mengadakan secara langsung APD, masker, cairan bahan kimia, alat tes rapid, wadah tempat sampel. Untuk pengadaan ini, sementara kita alokasikan Rp7 miliar,” tuturnya.

Mengantisipasi lonjakan pasien, RSUD Pemprov Kaltara diinstruksikan Gubernur untuk menambah ruang isolasi. Ruangan kelas III disulap menjadi ruang isolasi sementara. Ruang isolasi di RSUD itu dari awal hanya empat ruang kini mencapai 70 ruang. RSUD tersebut juga bersiap melakukan uji sampel swab covid-19 baik pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, maupun orang kontak erat.

Dua tugas besar

Gerakan melawan korona sudah cukup baik diaplikasikan masyarakat, pihaknya menganjurkan agar tidak banyak beraktivitas di luar
rumah jikalau tidak urgen. Warung-warung juga melayani take away, tidak ditutup total supaya perekonomian tetap jalan.

“Pembatasan sosial sudah berjalan baik di Kaltara. Sehingga kita tidak perlu mengusulkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dan pengusulan PSBB itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Orang keluar masuk Kaltara juga sangat terbatas, bahkan antarkabupaten/kota juga demikian. Kecuali distribusi sembako kita pastikan akan terus lancar,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan penanganan, Gubernur Irianto memisahkan dua tugas besar, yakni tugas penanganan dan tugas responsif. Tugas penanganan ditangani secara langsung oleh Gugus Tugas Provinsi Kaltara yang diisi organisasi perangkat daerah beserta unsur Korem 091/Aji Surya Natakesuma, Brigade Infanteri 24/Bulungan Cakti yang mewakili Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltara, dan Lanud Anang Busra Tarakan.

Adapun tugas responsif, dilaksanakan Dinas Kesehatan dengan melakukan penanganan orang dalam pemantauan (ODP) dan PDP sesuai protokol kesehatan penanganan covid-19. Dinas Kesehatan juga dibantu rumah sakit rujukan, rumah sakit swasta, beserta Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan, memiliki dampak salah satunya dampak sosial ekonomi. Perihal ini, Pemprov telah menyiapkan bantuan sosial baik dari refocussing anggaran APBD maupun sumbangan gaji gubernur dan gaji 3.877 aparatur sipil negara Pemprov Kaltara. Bantuan uang tunai akan diberikan kepada masyarakat terdampak. Bantuan ini diharapkan ikut mengungkit daya beli masyarakat agar perekonomian mampu bergerak. (Dro/S1-25)