Kemendes Sebut Tidak Pernah Terima Tembusan Surat Stafus Presiden

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum menerima surat yang diedarkan oleh Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra terkait permintaannya kepada Camat melibatkan perusahannya dalam penanganan pandemi covid-19.

"Di surat itu memang ada tembusan ke kementerian desa kalau saya lihat. Tetapi kementerian desa sama sekali tidak tahu menahu terkait surat itu, bahkan sampai hari ini kita belum dapat," ujar Abdul melalui video conference, Selasa (14/4).

"Kita tahu surat itu justru dari bawah, dari kepala desa, pendamping yang menanyakan bagaimana surat itu. Itu kita konfirmasi ke yang bersangkutan," sambungnya.

Abdul menuturkan, Taufan yang merupakan pemilik PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) itu telah mengakui surat tersebut diedarkan kepada camat di Indonesia.

"Memang dia mengakui itu suratnya dia, Taufan. Kemudian kita sarankan, karena kita melihat semangat dan niat baik yang luar biasa untuk ikut berpartisipasi di dalam penanganan dampak covid-19. Maka kita bilang, untuk niat baiknya, tolong diteruskan, tapi mekanismenya yang harus dibenahi supaya tidak keliru. Kita lihat sisi baiknya saja," pungkas Abdul.

Baca juga : Soal Andi Taufan, Rizal Ramli: Muda-Muda sudah Abusive

Diketahui Taufan melayangkan surat kepada para camat. Dalam surat tersebut Andi Taufan meminta para camat melibatkan perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek, dalam penanganan virus korona atau covid-19.

Hal itu terungkap dalam surat Andi Taufan bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tanggal 1 April 2020. Surat itu menggunakan kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Stafsus bidang financial technology (fintech) itu meminta PT Amartha dilibatkan dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi Kemendes PDTT.

Andi Taufan Garuda Putra merupakan Founder dan CEO PT Amarta Mikro Fintek yang didirikan pada 2010. Dia juga menginginkan perusahaan yang dia dirikan berpartisipasi dalam program tersebut di wilayah Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. (OL-7)