Pembahasan RUU Krusial Harus Dihentikan di Tengah Pandemi

DPR RI melalui Sidang Paripurna telah memutuskan membuka Masa Sidang III di tengah pandemi Covid-19. Dengan kata lain, pembahasan seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) termasuk seluruh RUU dalam skema Omnibus Law akan tetap dilanjutkan.

Aktifis Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Asfinawati mengatakan keputusan itu keliru mengingat suara-suara rakyat mendesak penghentian pembahasan seluruh RUU sangat masif.

"DPR RI harusnya sudah paham bahwa di tengah perjuangan melawan pandemi global ini, rakyat tidak mampu berpartisipasi dalam mengawal pembahasan produk legislasi," ujar Asfinawati, dalam keterangan pers, Selasa (31/3).

Baca juga: NasDem Usul Potong 50% Gaji DPR untuk Lawan Korona

Saat ini, di tengah masa sidang yang sudah dibuka, pembahasan RUU krusial seperti Omnibus Law harus dihentikan lebih dulu. DPR juga harus bisa memaksimalkan fungsi anggaran dan pengawasan.

"DPR dan Pemerintah harus memanfaatkan waktu dan upaya lebih serius untuk menangani pandemi Covid-19. Memaksimalkan fungsi anggaran dan pengawasan secara transparan dengan menjamin realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19," ujar Asfina.

Ia mengatakan masyarakat sangat menunggu DPR merealisasikan rencana pemotongan gaji dan tunjangan anggota minimal sebesar 50% tanpa tergantung pada kebijakan fraksi.

"DPR RI sampai saat ini belum menjalankan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif. Beberapa di antaranya tiada upaya klarifikasi DPR terhadap langkah-langkah yang diambil Pemerintah, serta nihilnya arahan konkret DPR kepada Pemerintah terkait penanganan Covid-19," ujatrAsfinawati.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, dalam Masa Persidangan III 2019--2020, DPR akan fokus pada isu-isu terkait dampak wabah Covid-19 di berbagai sektor. DPR akan mengawasi berbagai persoalan yang timbul di masyarakat atas pandemi covid-19.

"Fungsi pengawasan DPR pada masa sidang ke-III ini, akan lebih difokuskan pada dampak wabah virus korona di berbagai bidang dan sektor," ujar Puan. (OL-1)