Semua BKD Diminta Laporkan Data PNS Terpapar Korona Setiap Minggu

PEMERINTAH melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seluruh Indonesia untuk malaporkan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpapar virus korona (covid-19) setiap minggu. Hal itu untuk memperbarui data dan memastikan semua PNS menerima hak-haknya terkait kesehatan.

"Kami meminta BKD setiap minggu untuk melaporkan ODP, PDP, postif covid atau yang sudah meninggal. Kami mengumpulkan data-data ini untuk memetakan dan menerapkan hak-hak kepegawaian. Karena PNS mendapat hak-hak baik itu santunan rumah sakit dll," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam live conference, Senin (30/3).

Untuk itu, pihaknya telah menerbitkan surat edaran (SE) Kepala BKN n 4 Tahun 2020, yang akan mengatur pendataan PNS yang tertular oleh covid-19 ini.

Dengan data tersebut, lanjutnya, BKN dapat memantau perkembangan penyebaran virus korona di lingkungan PNS. Sehingga dapat menentukan tindak lanjut dan kebijakan bagi para PNS di Tanah Air.

Adapun, data PNS tersebut dapat dilaporkan melalui fitur Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Nantinya, BKN akan mengadakan sosialisasi daring untuk menjelaskan tata cara menggunakan fitur tersebut.

Bima mengatakan, sejauh ini banyak PNS di wilayah DKI Jakarta yang terpapar virus korona. Pasalnya, Jakarta merupakan zona merah penyebaran virus korona tertinggi di Indonesia.

"Jadi banyak sekali di DKI ini teman-teman PNS yang sudah tertular oleh Covid-19. Namun, kami membutuhkan data ini untuk PNS se-indonesia, karena wabah ini juga sudah menyebar ke suluruh Indonesia," pungkasnya.(OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman