Jubir Wapres: Pemda Diminta Berkoordinasi dalam Karantina Wilayah

PEMERINTAH meminta para pemimpin daerah melakukan koordinasi dalam melakukan kebijakan karantina wilayah. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas penanganan wabah Covid-19 atau korona yang sedang dilakukan.

“Diperlukan koordinasi antara pusat dan daerah maupun antar wilayah dalam menangani pergerakan orang dari Jakarta ke wilayah lainnya,” kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidowi, ketika dihubungi, Minggu (29/3).

Baca juga: KPU Usul Pilkada Ditunda Hingga 2021

Ia mengakui, sampai saat ini karantina wilayah atau lockdown local belum menjadi kebijakan pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah karena pemerintah menghitung faktor-faktor lain di luar faktor kesehatan. 

“Artinya, tidak semata faktor kesehatan saja. Karena itu harus ada payung hukum yang jelas terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia mencontohkan mengenai adanya larangan warga Jakarta yang ingin mudik ke kampungnya. Menurutnya, ada dua tipe orang Jakarta melakukan mudik yaitu karena anak dan istrinya di kampung dan mudik karena silaturahmi. 

“Nah jenis mudik kedua harus dilarang. Tapi jenis mudik yang pertama di mana umumnya dilakukan buruh informal harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan alasan mengapa buruh informal masih diperbolehkan mudik. Menurutnya, justru buruh informal yang hanya bekerja paruh waktu dan tinggal di wilayah yang berdesakan justru malah berpotensi menyebarkan virus. 

Baca juga: Polri Tangkap Dua Pelaku Penghina Almarhumah Ibunda Jokowi

“Sementara kalau di kampung ia pulang ke keluarganya. Hidupnya lebih terjamin dalam kondisi sekarang. Apalagi di kampung-kampung terutama di Jateng sudah ada tempat-tempat isolasi,” jelasnya.

Mengenai kapan aturan pemerintah mengenai karantina wilayah ini dikeluarkan, Cak Duki hanya mengatakan, “Secepatnya lah.” (OL-6)