Pemerintah Didorong Terbitkan Larangan Mudik

PEMERINTAH didorong bertindak tegas terkait maraknya warga yang memilih mudik ke daerah. 

Situasi ini, kata anggota DPR dari Fraksi PKB Marwan Jafar akan menyulitkan langkah pemerintah memotong rantai penyebaran Covid-19.

"Mereka yang curi-curi kesempatan mudik, maka Kemenhub dan Polri harus  menindak secara tegas. Ini penting untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona antardaerah," tandasnya lewat pernyataan resmi, Sabtu (28/3).

Marwan berharap penjagaan dan pengawasan di titik-titik kumpul, baik terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan maupun di pos-pos penjagaan di jalan  raya perlu perketat selama 24 Jam.

Jika warga telanjur mudik, ia mendorong optimalisasi gedung-gedung sekolah sebagai tempat isolasi.

"Masyarakat yang telanjur pulang kampung harus ditangani sesuai protokol kesehatan. Selain dilakukan rapid test di titik kedatangan pemudik, juga disiapkan tempat isolasi bagj mereka yang positif Covid-19 maupun berstatus orang dalam pengawasan (ODP)," tandasnya. 

Selain itu, Marwan juga mendorong regulasi yang jelas terkait mudik sehingga tidak menimbulkan ambigu di tengah masyarakat. 

"Imbauan Kapolri harus ditindaklanjuti dengan pengawasan di lapangan. Penegakan aturan disiplin menjadi kunci menekan penyebaran Covid-19," imbuhnya.

Oleh karena itu, sambungnya, aturan physical distancing harus dipatuhi serta diikuti disiplin tinggi. Ia optimistis jika kebijakan-kebijakan pemerintah dipatuhi dengan langkah tegas dan konkret, pandemi korona bisa diatasi dengan baik. 

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tengah meracik kebijakan guna melarang masyarakat mudik ke kampung halaman. 

Ia menegaskan, dalam dalil hukum bahwa keselamatan masyarakat bisa menjadi hukum tertinggi. (OL-8).