Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komnas Perempuan Imam Nakhe’i mengatakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setuju DPR membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) secepatnya.
Selain itu, RUU PKS dinilai sangat agamis sehingga penting untuk segera dibahas meski beberapa pasal direvisi. “RUU ini penting segera dibahas. Dari berbagai elemen, termasuk elemen agama, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sepakat bahwa RUU PKS segera di bahas dengan catatan perbaikan pasal,” kata Imam dalam diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan bagi Korban di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Isi RUU PKS dinilai Komnas Perempuan telah memenuhi enam unsur elemen kunci. “Tidak ada keraguan sesungguh-nya, dari aspek konten sudah selesai. Ada substansi yang tidak boleh elemen kunci dapat mengubah peradaban,” ujar Imam.
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari merasa optimistis bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan menjadi undang-undang. Namun, hal tersebut harus dilakukan bersama-sama, mulai unsur legislatif hingga peran dari masyarakat, untuk melihat pentingnya RUU PKS yang dibalut dalam komunikasi politik dan publik.
“Komunikasi politik di dalam internal DPR untuk meyakinkan fraksi-fraksi lain bahwa RUU ini penting, untuk meyakinkan bahwa kekerasan seksual harus dicegah agar tidak ada lagi korban,” ujar Ketua DPP NasDem tersebut.
Selain itu, ada pula komunikasi publik yang juga harus dilakukan dengan baik untuk bersama membangun norma publik dalam melihat dan mencegah kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat.
Taufik meyakinkan masyarakat bahwa saat ini RUU PKS masih terus diperjuangkan partainya. “Kita sedang membahas substansi untuk RUU ini sekaligus menyusun naskah akademiknya dan kita rencanakan NasDem akan mempresentasikan di dalam rapat baleg DPR.’’ (Pro/P-1)
Tindakan sederhana seperti mencuci tangan adalah prosedur wajib sebelum menyentuh atau menggendong si kecil.
Muhammadiyah meminta takmir masjid dan umat Islam di Bali untuk tidak mengadakan kegiatan syiar yang bersifat masif di ruang publik.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
Kementerian Haji dan Umrah menyambut baik fatwa PP Muhammadiyah yang membolehkan penyembelihan dam dilakukan di tanah air dengan syarat tertentu.
PENETAPAN awal bulan Syawal 1447 H dilakukan dengan merujuk pada Keputusan Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Usia 62 tahun merupakan momentum penting bagi IMM untuk memperkuat peran gerakan intelektual mahasiswa yang memberi manfaat nyata bagi bangsa.
Oleh karena itu, penguatan relasi NU dan NKRI membutuhkan agenda strategis yang melampaui retorika. Digitalisasi dakwah moderat ialah kebutuhan mutlak
PELUNCURAN NU Harvest Maslaha dan Sharia Global Services menandai fase baru keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) di arena ekonomi, tepat ketika NU memasuki usia satu abad.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah akan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
PRESIDEN Prabowo mengatakan peran strategis NU berperan dalam menjaga pilar kebangsaan melalui persatuan
PRESIDEN Prabowo Subianto mengklaim bahwa Indonesia pertama kali menjadi yang memiliki lahan di Mekah, Arab Saudi. Tanah tersebut akan digunakan untuk Kampung Haji Indonesia
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan doa dan harapannya untuk masyarakat Indonesia dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved