Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOMISIONER Komnas Perempuan Imam Nakhe’i mengatakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setuju DPR membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) secepatnya.
Selain itu, RUU PKS dinilai sangat agamis sehingga penting untuk segera dibahas meski beberapa pasal direvisi. “RUU ini penting segera dibahas. Dari berbagai elemen, termasuk elemen agama, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sepakat bahwa RUU PKS segera di bahas dengan catatan perbaikan pasal,” kata Imam dalam diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan bagi Korban di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Isi RUU PKS dinilai Komnas Perempuan telah memenuhi enam unsur elemen kunci. “Tidak ada keraguan sesungguh-nya, dari aspek konten sudah selesai. Ada substansi yang tidak boleh elemen kunci dapat mengubah peradaban,” ujar Imam.
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari merasa optimistis bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan menjadi undang-undang. Namun, hal tersebut harus dilakukan bersama-sama, mulai unsur legislatif hingga peran dari masyarakat, untuk melihat pentingnya RUU PKS yang dibalut dalam komunikasi politik dan publik.
“Komunikasi politik di dalam internal DPR untuk meyakinkan fraksi-fraksi lain bahwa RUU ini penting, untuk meyakinkan bahwa kekerasan seksual harus dicegah agar tidak ada lagi korban,” ujar Ketua DPP NasDem tersebut.
Selain itu, ada pula komunikasi publik yang juga harus dilakukan dengan baik untuk bersama membangun norma publik dalam melihat dan mencegah kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat.
Taufik meyakinkan masyarakat bahwa saat ini RUU PKS masih terus diperjuangkan partainya. “Kita sedang membahas substansi untuk RUU ini sekaligus menyusun naskah akademiknya dan kita rencanakan NasDem akan mempresentasikan di dalam rapat baleg DPR.’’ (Pro/P-1)
MUHAMMADIYAH memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, ini aplikasinya
SETELAH 12 hari perang Iran-Israel, Pemerintah Iran mengumumkan gencatan senjata. Langkah ini diambil diharapkan akan mampu membangun perdamaian di muka bumi.
Dalam konteks global, keseragaman waktu mempermudah perencanaan kegiatan, baik dalam ranah keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi.
Muhammadiyah secara resmi memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender tersebut menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.
BADAN Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) menggandeng PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) untuk mendukung transformasi digital berbasis nilai.
MUHAMMADIYAH merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, memiliki sejarah dan dinamika yang panjang serta kompleks dalam penentuan awal bulan Hijriah.
Dalam kalender yang digunakan umat islam, ada bulan tertentu yang dimaknai lebih mulia. Selain Ramadan dan Rajab, Muharram juga menjadi bulan yang dirayakan umat Islam dengan suka cita.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Dalam kegiatan ini, ratusan kader Muslimat NU dari berbagai daerah hadir mengikuti pembelajaran dan pemetaan potensi diri melalui metode Talent DNA yang dikembangkan oleh Founder ESQ
TUJUH puluh tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung mempertemukan para pemimpin dari negara-negara baru merdeka.
Pada era Soeharto, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia sering disampingkan karena pemerintah lebih mendorong kebijakan luar negeri yang bebas-aktif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved