KOMISIONER Komnas Perempuan Imam Nakhe’i mengatakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setuju DPR membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) secepatnya.
Selain itu, RUU PKS dinilai sangat agamis sehingga penting untuk segera dibahas meski beberapa pasal direvisi. “RUU ini penting segera dibahas. Dari berbagai elemen, termasuk elemen agama, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sepakat bahwa RUU PKS segera di bahas dengan catatan perbaikan pasal,” kata Imam dalam diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan bagi Korban di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Isi RUU PKS dinilai Komnas Perempuan telah memenuhi enam unsur elemen kunci. “Tidak ada keraguan sesungguh-nya, dari aspek konten sudah selesai. Ada substansi yang tidak boleh elemen kunci dapat mengubah peradaban,” ujar Imam.
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari merasa optimistis bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan menjadi undang-undang. Namun, hal tersebut harus dilakukan bersama-sama, mulai unsur legislatif hingga peran dari masyarakat, untuk melihat pentingnya RUU PKS yang dibalut dalam komunikasi politik dan publik.
“Komunikasi politik di dalam internal DPR untuk meyakinkan fraksi-fraksi lain bahwa RUU ini penting, untuk meyakinkan bahwa kekerasan seksual harus dicegah agar tidak ada lagi korban,” ujar Ketua DPP NasDem tersebut.
Selain itu, ada pula komunikasi publik yang juga harus dilakukan dengan baik untuk bersama membangun norma publik dalam melihat dan mencegah kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat.
Taufik meyakinkan masyarakat bahwa saat ini RUU PKS masih terus diperjuangkan partainya. “Kita sedang membahas substansi untuk RUU ini sekaligus menyusun naskah akademiknya dan kita rencanakan NasDem akan mempresentasikan di dalam rapat baleg DPR.’’ (Pro/P-1)
