Pemangkasan Eselon Temui Kendala, Kemenpan-Rebiro Tetap Yakin Sel

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) Tjahjo Kumolo memberikan waktu hingga akhir 2020 kepada setiap kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi birokrasi.

Namun, proses reformasi birokrasi dalam konteks pemangkasan eselon di kementerian/lembaga dapat selesai pertengahan 2020.

"Untuk kementerian lembaga kami berharap semakin cepat (reformasi birokrasi) akan semakin baik karena progress  report-nya dan road map-nya sudah kami serahkan semua kepada kementerian dan lembaga. Sudah kita undang semua. Kemudian, juga sudah kita berikan contoh di Kemenpan-Rebiro juga sudah," jelasnya.

"Secara prinsip tinggal menunggu bagaimana putusan yang ada. Mudah-mudahan pertengahan tahun selesai, dalam konteks eselonisasi sudah diganti fungsional," imbuhnya.

Menurutnya, setiap kementerian lembaga memiliki kendala dalam proses pemindahan jabatan eselon menjadi fungsional.

"Misalnya posisi jaksa itu kan fungsional. Kejaksaan itu eselon III dan IV sudah tidak ada. Tapi sekarang mempertanyakan juga. Kemudian, di Kementerian PU-PERA. Eselon III masih banyak yang punya program anggaran di atas Rp2 triliun hingga Rp3 triliun," tuturnya.

Kendala lainnya, yakni sulitnya menentukan jabatan aparatur sipil negara tertinggi, yakni eselon I.

"Saya 4 bulan jadi menpan, efektif 3 bulan ini cukup terkejut menentukan pejabat eselon I saja begitu sulit. Saya tidak sebut nama, tapi ada 17 calon eselon I, tidak ada yang lolos semua."

Di sisi lain, saat Komite I DPD melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Jambi, mereka menerima keluh kesah.

Delegasi Komite I DPD RI dipimpin Ketua Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Fachrul Razi, dan beberapa anggota, antara lain HM Syukur (Dapil Jambi), Instiawati Ayus (Dapil Riau), Amang Syafrudin (Dapil Jabar), Eni Khairani (Dapil Bengkulu), dan IGN Arya Wedakarna (Dapil Bali).

Dalam kunkernya ke Provinsi Jambi, Komite I DP RI diterima Gubernur Jambi Fachrori Umar.

Ketua Komite I DPD RI ini menambahkan, materi hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan rapat kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Sehingga jika kebijakan ini menimbulkan permasalahan di daerah, akan segera mendapatkan perhatian dan solusi untuk mengatasinya," jelas Teras. (Rif/Ant/P-1)