Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DIREKTUR Eksekutif Ma'arif Institute Abd. Rohim Ghazali mengatakan isu tentang moderatisme Islam menjadi tren belakangan ini. Terutama di tengah maraknya radikalisme yang bisa membahayakan kedaulatan nasional, kepentingan ekonomi nasional, nilai-nilai budaya dan identitas nasional.
"Saya meyakini bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi moderat tidak sehaluan dan tidak memberi ruang bagi adanya ideologi, pemikiran, sikap, dan pandangan yang ingin mewujudkan bentuk dan ideologi lainnya, yang bertentangan dengan pandangan Negara Pancasila Darul l-Ahd Wa al-Syahadah" ungkap Rohim saat menjadi pembicara pada peluncuran Jurnal MAARIF edisi ke-34, di aula Kampus UHAMKA, Selasa (3/4).
Hadir juga sejumlah tokoh intelektual muslim yakni Azyumardi Azra (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Ahmad Najib Burhani (Peneliti Senior LIPI), dan Zamah Sari (Wakil Rektor II UHAMKA).
Pada kesempatan sama, Azyumardi Azra memaparkan bahwa banyak kalangan baik di dalam maupun di luar negeri mencemaskan masa depan Islam Indonesia wasathiyah. Sementara mereka yang menganut paham dan praksis Islam transnasional terlihat sangat aktif. Sedangkan ormas-ormas Islam pemegang Islam wasathiyah nampak pasif. Hanya sekali-kali mereka bersuara tegas dan jelas menolak paham dan praksis Islam transnasional.
"Ormas-ormas Islam yang memegangi jati diri wasathiyah seperti NU, Muhammadiyah dan banyak lagi ormas berpaham sama di seantero Indonesia jelas memiliki peran krusial dalam menjaga keutuhan negara-bangsa Indonesia. Karena itu, ormas-ormas ini perlu senantiasa memperkuat jati diri Islam wasathiyah Indonesia," tegasnya.
Tidak ketinggalan Najib Burhani, Peneliti LIPI berpendapat bila melihat beberapa fenomena belakangan ini seperti berbagai aksi intoleransi terhadap minoritas, mudahnya mem-bully secara berjamaah kepada mereka yang berpandangan berbeda, dan terjadi konflik keagamaan hanya karena persoalan sepele. Ada kekhawatiran bahwa Islam moderat di Indonesia itu sudah goyah.
“Tindakan intoleransi, diskriminasi, dan bigotry memang bukanlah masuk kategori terorisme. Namun itu bisa menjadi awal dari perilaku yang bisa berujung pada terorisme," jelas tokoh Muhammadiyah yang juga Peneliti Senior di LIPI ini.
baca juga: Wakil Ketua MPR : RUU Ketahanan Keluarga Harus Dicabut
Menanggapi hal itu Zamah Sari, mengingatkan bahwa salah satu karakter moderasi Islam adalah rahmatan lil ‘alamin. Ia berharap visi itu tidak hanya berhenti dalam ucapan dan jargon semata, tetapi menjadi laku tindakan nyata. Visi ini dalam konteks keindonesiaan adalah menjadi pengawal Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (OL-3)
Keberagaman adalah kerukunan yang harus terus dijaga semua pemuka agama, maupun masyarakat yang ada di Tangerang Selatan (Tangsel)
Organisasi Banom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dihadiri oleh Pengurus DPP PKB, Daniel johan
Sebuah gagasan yang dinilai baik bagi pemerintah, penerapannya pun harus benar dengan mempertimbangan obyek yang akan terkena kebijakan negara. Jangan sampai justru kontraproduktif.
Isra Mikraj bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi menjadi sumber inspirasi untuk menjaga kerukunan umat beragama.
Kemenag menghimbau para aktor dakwah dan layanan keagamaan serukan seluruh umat dan jemaahnya menjaga kerukunan dan kedamaian pada Pemilu 2024.
Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin berharap para calon presiden tidak saling menjelekkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved