Presiden Minta 2700 Pusat Data Pemerintah Diintegrasikan

PRESIDEN Joko Widodo meminta berbagai pusat data milik lembaga pemerintah untuk dintegrasikan agar lebih efisien. Pasalnya, menurut survei Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2018, terdapat sekitar 2.700 pusat data yang tersebar di 630 instansi baik pusat maupun daerah.

"Utilisasi pusat data dan perangkat keras juga hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitas. Ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri. Ini yang ke depan harus kita hindari," ucap Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pusat data nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/2).

Jokowi meminta agar segera dimembangkan pusat data nasional terintegrasi yang menyinkronkan seluruh kementerian dan lembaga.

"Ke depan kita harus kembangkan pusat data dan kita harapkan utilitas jadi maksimal. Itu harus diakhiri dengan mengembangkan pusat data yang terintegrasi dan merupakan hasil sinkronisasi seluruh kementerian dan lembaga," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Pamerkan Rancangan Ibu Kota Baru, CEO Microsoft Kagum

Jokowi juga mengingatkan soal pentingnya perlindungan data pengguna bagi keamanan dan kedaulatan data. Saat ini pemerintah sudah mengusulkan kepada DPR mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

"RUU Perlindungan Data Pribadi juga menjadi jalan keluar dan solusi atas banyaknya pengaturan data pribadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Ada kurang lebih mungkin 32 regulasi yang mengatur data pribadi," tuturnya.(OL-4)