Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri dinilai wajar beradaptasi dan mendalami tugas-tugas berikut evaluasi perkara. Namun hal itu tidak boleh terlalu lama supaya tindakan dan lompatan pengentasan rasuah kembali meningkat.
"Jadi mereka lagi belajar tapi saya minta belajarnya jangan terlalu lama learningnya, jangan terlalu lama. Pasalnya orang di luar akan semakin suka kalau KPK terlalu lama belajar dan pengambilan kebijakannya juga keputusan bisa lambat," terang mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada diskusi Crosscheck by Medcom.id bertajuk Dear KPK, Kok Main Hapus Kasus?, di Jakarta, Minggu (23/2).
Menurut dia, proses adaptasi terlalu lama akan menghambat pengambilan keputusan yang dituntut cepat. Kemudian masyarakat pun menantikan terobosan dan gebrakan pengentasan rasuah supaya bangsa ini lebih baik.
Baca juga: Penghentian 36 Perkara Rasuah dari Kajian Matang
Ia mengatakan penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan yang baru saja diputuskan KPK bagian dari proses evaluasi dan pembelajaran. Kemudian tidak mudah juga bekerja dengan perubahan nomenklatur organisasi seperti adanya Dewan Pengawas.
"Jadi saya katakan mereka lagi belajar mengambil keputusan, memilah-milah antara bagaimana membangun penindakan yang baik, pencegahan yang baik dan seterusnya, kemudian manajemen SDM, kemudian komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi sendiri," pungkasnya. (A-2)
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved