Pemprov Harus Ikuti Aturan Pemerintah Pusat

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bisa mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat terutama dalam hal percepatan investasi.

"Pemerintah pusat dan provinsi itu harus semua bekerja sama dalam satu garis yang sudah kita sepakati," ujar Jokowi di acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2).

Baca juga: Jokowi Puji Sikap Tegas dan Kinerja Bahlil

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengadu bahwa ada seorang gubernur yang merasa dirinya seperti presiden.

Bahlil menyebut gubernur itu tidak mau mengikuti arahan yang dikeluarkan langsung oleh kepala negara, yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Di dalam aturan tersebut, Presiden Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi di daerah kepada Kepala BKPM yang kemudian dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Perlu kami sampaikan secara terhormat, mohon maaf Presiden, belum semua melakukan ini. Jadi, masih ada satu gubernur juga yang belum. Kemarin saya sengaja bilang jangan sampai ada gubernur yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena Presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," tutur Bahlil. (OL-6)