Sikap Pemerintah tak Jamin Eks IS tak Pulang

EKS kombatan Islamic State (IS) bisa masuk ke Tanah Air meskipun Presiden Jokowi menolak mengekstradisi. Untuk itu, pemerintah patut mewaspadai kedatangan mereka lewat berbagai cara termasuk menggelar deradikalisasi secara intensif.

"Meski presiden menolak pemulangan eks IS, tidak ada jaminan tidak bisa pulang ke Indonesia, baik secara legal ataupun tidak. Ini justru lebih berbahaya jika mereka pulang tanpa diketahui statusnya oleh pmerintah sebagai WNI eks IS," kata Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center Robi Sugara dalam keterangan resmi, Jumat (7/2).

Baca juga: Rencana Pemulangan WNI Eks IS, Ridwan Kamil Ajukan Catatan

Menurut dia, negara yang ditempati sekitar 600 orang eks IS berpotensi mendeportasi sehingga Indonesia patut mempersiapkan sejumlah strategi. Pasalnya, pemerintah belum tentu bisa menolak bila bekas kombatan IS dipaksa pulang.

Ia menyatakan pemerintah harus menentukan langkah antisipasi dari kemungkinan tersebut. Pertama, pemilahan antara mereka yang waktu bergabung dengan IS sebagai pasukan atau hanya pendukung biasa. Untuk yang berposisi di luar kegiatan militer bisa diprioritaskan untuk diterima.

"Namun tentu hal itu juga harus dibarengi dengan memilah antara kelompok rentan dan tidak. Rentan maksudnya adalah anak-anak, perempuan dan orang tua. Setelah itu mereka bisa diikutkan program rehabilitas dan deradikalisasi," paparnya.

Bila sukses, lanjut dia, mereka bisa dikembalikan ke masyarakat dengan pengawasan dari pemerintah daerah. "Sementara mereka yang masuk kategori bukan rentan harus menjadi domain pihak keamanan. Tetangga kita Malaysia sudah mengambil kebijakan yang cepat dengan menerima mereka kembali pulang, ketimbang disana jauh lebih berbahaya," pungkasnya. (OL-6)