Silaturahmi ke PUPR, KPK Bahas Anggaran Rp120 Triliun

JAJARAN Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (31/1) pagi, hadir di Kantor Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam kunjungan tersebut KPK mengingatkan untuk menjaga anggaran dana yang dimiliki PUPR yang cukup tinggi hingga Rp120 triliun

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri dan dua Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar serta Nurul Gufron.

"Pertama adalah PUPR salah satu gerbang kementerian lembaga yang membidangi pembangunan infrastuktur. Dan, di 2020, cukup banyak pekerjaan yang harus dikerjakan PUPR dengan dana kurang lebih Rp120 triliun dari jumlah besaran APBN," kata Firli usai pertemuan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung Utama Kantor PUPR, Jumat (31/1).

Baca juga: KPK Boleh Panggil Paksa Eks Sekretaris MA Nurhadi

Angka tersebut digelontorkan pemerintah untuk program rencana pembangunan terkait dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan terkait dengan program strategi nasional pencegahan korupsi.

Peran KPK sendiri untuk terus menjaga melakukan upaya membantu kementerian dan lembaga menjaga anggaran dana agar tidak terjadi praktik korupsi.

"KPK berkepentingan untuk melakukan upaya-upaya pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi," ujar Firli.

Untuk mencegah praktik korupsi, Kementerian PUPR telah meluncurkan strategi untuk mencegah praktik rasuah.

"Agenda tadi juga mendengar paparan bapak Menteri PUPR. Beliau melakukan tindakan strategi yang sudah dilakukan oleh beliau. Supaya tidak terjadi korupsi," ungkap Firli.

Sebelumnya, KPK juga sudah melakukan silaturahmi ke Kementerian BUMN yang merupakan leading sektor untuk pembangunan nasional. Dalam pertemuan tersebut juga KPK mendengarkan strategi yang diterapkan BUMN untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Kita yakin dan kita harus kawal. Artinya adalah tidak boleh terjadi korupsi dan tentu KPK berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap program nasional setiap rencana kegiatan kementerian lembaga bisa berjalan secara transparan akuntabel," jelasnya.

Demi terwujudnya program nasional yaitu Indonesia yang cerdas, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera dan pada akhirnya Indonesia bebas dari praktik korupsi. (OL-1)