Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KUALITAS penyelesaian akhir itu yang perlu ditekankan dalam pembahasan omnibus law yang saat ini ditergetkan pemerintah rampung dalam 100 hari kerja.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh seusai menerima kunjungan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, di kantor DPP NasDem Gondangdia, Jakarta, Rabu (29/1).
"Hal yang penting bagi Nasdem bersama PKS adalah kualitas penyelesaian akhir. Itu jauh lebih memungkinkan hasil yang terbaik dari sebuah output kinerja," tutur Surya saat konferensi pers setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Sohibul Iman yang salah satu poin pembahasan terkait omnibus law.
Surya menambahkan tidak salah pemerintah menetapkan target. Waktu sangat penting. Tetapi, Nasdem bisa memahami dalam prosesnya, pasti ada penyempurnaan draft dan revisi yang dibutuhkan. Hal itu, kata Surya, bisa dipahami.
Sementara itu, Sohibul menyampaikan draft omnibus law harus betul-betul ditangani secara baik. Tidak boleh serampangan. Sohibul menyebut, rancangan UU tersebut merupakan sesuatu yang baru yang diperkenalkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Penyederhanaan UU, kata dia, menimbulkan banyak perubahan.
"Bayangkan 79 undang-undang kemudian disatukan atau omnibus law. Tentu ini akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa," ucapnya.
Oleh karena itu, Sohibul mengingatkan agar pemerintah berhati-hati sebab belakangan ini telah beredar draf omnibus law. Padahal fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerimanya. Beredarnya draft yang belum jelas isinya, menurutnya dapat menimbulkan persepsi buruk bahkan sebelum RUU diundangkan.
PKS, imbuhnya, tidak ingin terjebak dengan informasi yang belum benar mengenai omnibus law tersebut. Karenanya, Sohibul menanyakan langsung kepada Partai Nasdem yang menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah. Ia pun berharap hasil dari RUU itu nanti harus lebih baik demi kepentingan bersama.
"Kedatangan kami ke sini adalah salah satunya kami bertanya langsung kepada Bang Surya yang mana Nasdem berada di dalam pemerintahan dan sudah pasti Nasdem terlibat dalam penyusunan omnibus law ini," tukasnya.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah dengan menggodok omnibus law. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni undang-undang (UU) perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.
Menurut Presiden Joko Widodo, ada 74 UU yang sudah diteliti satu persatu untuk gabung. (OL-2)
HIJRIAH Food Festival 2025 digelar dalam menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
Halal Bi Halal merupakan bagian penting dari budaya perusahaan yang bertujuan mempererat hubungan antar karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
Momentum halal bi halal untuk memperkuat nilai kebersamaan di tengah keberagaman pascaramadan.
Halal bihalal merupakan tradisi silaturahmi yang melekat erat dalam masyarakat Indonesia, khususnya setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan
Demokrasi tanpa teokrasi bisa menjadi demokrasi tanpa nilai.
"Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved