Polri dan BIN Petakan Daerah Rawan Konflik Pilkada

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung serentak di 272 daerah pada 9 Desember mendatang diharapkan berlangsung aman, lancar, dan terkendali. Namun, harapan tersebut bakal tercederai oleh potensi konflik yang dipicu dualisme kepengurusan partai politik yang hingga kini masih melanda Golkar dan PPP.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, potensi konflik dapat muncul jelang tahapan pendaftaran pasangan calon pada 22-24 Juli mendatang.

"Deteksi dini diutamakan. Bareskrim Polri dan Kepala BIN kami minta lakukan deteksi dini karena puncaknya mungkin pada pendaftaran pasangan calon," ujar Tjahjo seusai bertemu dengan Kepala Bareskrim Mabes Polri Budi Waseso di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Pengurus parpol daerah yang terlibat dualisme, ucap Tjahjo, sudah mempersiapkan diri untuk maju dalam pilkada serentak sehingga dengan adanya dualisme, benturan antarcalon dan pengurus serta pendukung berpotensi terjadi.

"Ada daerah yang pasang kuda-kuda juga. Baik PPP maupun Golkar, kalau sama (satu kepengurusan), kan, tidak ada masalah," terangnya.

Meskipun pihaknya terus mengantisipasi adanya potensi konflik akibat dualisme parpol, Tjahjo memastikan Kemendagri tidak akan mengintervensi urusan internal Golkar dan PPP.

"Kami minta parpol untuk mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan internal itu urusan parpol. Mereka pasti punya masalah, tetapi permasalahan tergantung dari pimpinannya untuk duduk menyelesaikan agar agenda politik nasional lancar," tegasnya.

Mantan Sekjen PDIP itu menyebutkan beberapa daerah yang berpotensi menimbulkan konflik, antara lain Papua, Sulsel, dan Maluku. Untuk itu, pihaknya meminta jajaran Polri untuk fokus ke daerah tersebut. Selain itu, ia meminta jajaran TNI untuk turut membantu menjaga stabilitas dalam negeri.

Sementara itu, Kepala Bareskrim Mabes Polri Budi Waseso mengaku pertemuan dengan Mendagri itu bertujuan berkoordinasi terkait dengan pengamanan pilkada serentak. Polri telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan konflik pada pilkada mendatang.

"Kita sudah punya bahan-bahannya, kemungkinan (terburuk) dari pilkada serentak itu apa, kita harus siap dari sekarang," tukasnya.