Rabu 08 Januari 2020, 19:06 WIB

BPIP Kecam Penangkapan Sudarto oleh Polda Sumbar

Golda Eksa | Politik dan Hukum
BPIP Kecam Penangkapan Sudarto oleh Polda Sumbar

Dok MI
Benny Susetyo

 

PENANGKAPAN aktivis Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Padang, Sudarto Toto, oleh Kepolisian Daerah Sumatra Barat mendapat respons dari sejumlah pihak. Sudarto dituduh menyebar informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terkait pelarangan Natal di Kabupaten Dharmasraya.

Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo, menilai persoalan itu sedianya diselesaikan dengan mengedepankan prinsip keadilan. Sudarto selaku aktivis perdamaian berhak menyuarakan kebenaran hak dan jaminan kebebasan beragama.

"Semoga kepolisian bijaksana, dalam hal ini bisa membedakan masalah konstitusi. Aktivis lintas iman itu seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (8/1).

Pria yang karib disapa Romo Benny itu menambahkan, negara pada prinsipnya memberikan jaminan kepada mereka yang memperjuangkan keragaman dan kemajemukan. Para aktivis yang sedang menyampaikan aspirasi tersebut pun tidak boleh dihalangi.

"Polisi perlu membedakan dengan jelas masalah ini. Kebebasan akses informasi untuk fakta yang benar harus dilindungi. Maka perlu hati dan bijaksana dalam mengatasi masalah itu," ujarnya.

Senada dikemukakan Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia. Menurut dia, pihak kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru tunduk dengan ancaman-ancaman anarkisme dari sekelompok massa yang tidak bertanggungjawab, massa yang sejak awal tidak suka dengan tindakan Sudarto.

Dalam kasus itu, kata Musdah, penangkapan di Kantor Pusaka Padang merujuk pada status di media sosial Facebook milik Sudarto yang dibuat pada 14-15 Desember 2019. "ICRP akan terus melakukan pendampingan sekaligus memonitor setiap perkembangan dari kejadian penangkapan Sudarto," tukasnya.

Lebih jauh, terang dia, perlindungan harus diberikan kepada aktivis keberagaman yang berani mengungkapkan kebenaran atas perlakuan diskriminasi dari kelompok masyarakat yang melarang kegiatan ibadah mingguan maupun perayaan Natal di Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, serta di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung.

"Sikap penolakan peribadatan adalah sikap intoleran dan tidak sesuai prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, polisi harus membebaskan Sudarto Toto dan melakukan pembatalan seluruh tuntutan hukum," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

3.200 Personel Amankan Upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 20:25 WIB
Kepolisian menerjunkan 3.200 personel untuk mengamankan upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada...
ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Masih Tunggu Banyak Pihak, Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Diumumkan Minggu Depan

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 20:20 WIB
Ade memastikan seluruh proses autopsi sudah tuntas di Jambi. Tim dokter bertugas memeriksa jaringan dan membuat laporan hasil pemeriksaan...
Antara

Prabowo Ungkap Jurus RI Agar Sanggup Hadapi Tantangan Global

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 20:16 WIB
Perekonomian dunia yang sempat diguncang pandemi covid-19, belum sepenuhnya pulih. Lalu, tiba-tiba muncul perang Rusia-Ukraina, hingga...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya