Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan sikap pemerintah menyangkut klaim Tiongkok atas Natuna tidak akan membuka kompromi.
"Saya mau garis bawahi, supaya clear. Kalau menyangkut kedaulatan kita tidak akan pernah ada kompromi. Itu saja," kata Luhut saat menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (6/1).
Lebih lanjut kata Luhut, dirinya belum mengetahui apakah kapal milik negeri tirai bambu itu masih berada di kawasan Natuna atau tidak. Namun, dia memastikan bahwa kapal-kapal tersebut sudah diminta untuk pergi.
"Kita cek lah nanti. Saya juga belum tahu. Kan sudah kita minta pergi," pungkasnya. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved