Sabtu 28 Desember 2019, 08:40 WIB

Komisi II Panggil KSP, Setneg soal Perpres 38/2019

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komisi II Panggil KSP, Setneg soal Perpres 38/2019

MI/ROMMY PUJIANTO
Anggota Komisi II DPR RI, Kamrussamad.

 

ANGGOTA Komisi II DPR RI Kamrussamad mengatakan Komisi II akan memanggil kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mempertanyakan nomenklatur wakil KSP yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2019.  

Menurut dia, penambahan wakil kepala KSP tidak dikonsultasikan dengan Komisi II DPR saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan KSP dan Mensesneg pada November 2019. ''Karena itu pada masa sidang berikutnya akan kita tanyakan ke KSP dan Mensesneg karena nomenklatur KSP berada di Kemsesneg,'' kata Kamrussamad.   

Dia mengatakan langkah memanggil KSP-Kemensetneg itu karena penambahan wakil Kepala KSP bertentangan dengan Program Presiden Jokowi dalam penyederhanaan birokrasi.

Politisi Partai Gerindra itu menilai publik bisa menilai bahwa ada inkosistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan karena kebijakan itu diambil ketika eselon 3 dan 4 dihapuskan. Dia mengimbau para pembantu presiden agar tidak memberikan masukan kebijakan yang membebani keuangan negara. Apalagi, target pendapatan negara melalui pajak tidak terpenuhi.   

Selain itu, dia berharap kebijakan penambahan Wakil KSP bukan karena tekanan parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang belum dapat jatah sehingga perlu berbagi-bagi kekuasaan.       

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Dalam perpres itu disiapkan pos baru, yaitu Wakil Kepala Staf Kepresidenan.   

Dalam Pasal 4 Perpres No 83/2019 disebutkan susunan KSP, yaitu kepala staf kepresidenan, wakil kepala staf kepresidenan, deputi, dan tenaga profesional. 

Istana Kepresidenan membantah posisi wakil kepala staf kepresidenan untuk memfasilitasi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019. Keberadaan wakil kepala staf kepresidenan murni karena kebutuhan.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sudah membicarakan kriteria yang akan mengisi posisi itu. Menurutnya, wakil kepala staf kepresidenan diisi profesional.

Fadjroel tak menutup kemungkinan sosok profesional itu berasal dari partai politik. Ia menjamin wakil kepala staf kepresidenan berpengalaman di bidang birokrasi untuk menjamin program pemerintah berjalan baik. (Pro/Mal/P-1)

Baca Juga

MI/ LILIEK DHARMAWAN

Sikap Antikorupsi Dimulai dari Tidak Nyontek dan Titip Absen

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 21:05 WIB
Menurut Nanang, praktik titip absen yang dilakukan mahasiswa merupakan hal sederhana yang menjadi preseden buruk untuk mewujudkan karakter...
Puspen TNI

Kunjungan Kapolri ke Papua Efektif Jika Buka Dialog

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 20:31 WIB
Hal itu lantaran konflik di Papua tak serta-merta hanya pada kekerasan politik...
MI/Lina Herlina

Penghargaan Antikorupsi Nurdin Dicabut Saat Jadi Tersangka

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 18:15 WIB
Penghargaan yang sempat disematkan kepada Nurdin pada 2017 dapat dicabut ketika berstatus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya