MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pengunduran diri Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge murni manuver politik. Pasalnya TNI dan Polri membantah kabar sopir pribadi Wentinus, Hendrik Lokbere tewas.
"Tidak ada sopir atau ajudan Wabup yang terkena tembak oleh TNI maupun Polri dan telah dikonfirmasi oleh TNI dan Polri termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi," ucap Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (27/12).
Mahfud menyebut upaya pengunduran diri Wentius hanyalah manuver politik karena identitas korban penembakan aparat tidak ada. Hal itu sesuai hasil penelusuran TNI dan Polri yang komprehensif.
"Coba siapa namanya, umurnya, alamatnya yang dikatakannya itu. Jadi kita jangan terprovokasi oleh hal-hal yang seperti itu yang bersifat manuver politik," tegasnya.
Baca juga: Wakil Bupati Nduga Pilih Mengundurkan Diri
Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge mundur dari jabatannya. Alasannya, Wentius kecewa dengan dugaan penembakan terhadap warga sipil.
Wentius meminta Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan segala persoalan kemanusiaan di wilayah Nduga. “Presiden Jokowi harus turun ke Nduga, kalau merasa masyarakat Nduga adalah bagian dari Indonesia,” kata Wentius melalui sambungan telepon selularnya, Jumat, 27 Desember 2019.
Disinggung soal aksi lepas jabatan, kata Wentius, diirnya merasa kecewa dengan pemerintah Pusat karena melihat masyarakat Kabupaten Nduga dengan sebelah mata, dan puncaknya, ketika aparat keamanan menembak mati salah satu sopir pribadinya yaitu Hendrik Lokbere.
“Dia (Hendrik Lokbere) itu keluarga saya. Kami sudah makamkan pada 24 Desember 2019. Saya minta pemerintah Pusat harus bertanggungjawab soal ini,” ujarnya.
Wentius mengatakan, penembakan terhadap Hendrik Lokbere merupakan dampak dari banyaknya pasukan yang dikirim oleh negara ke Kabupaten Nduga dalam satu tahun terakhir. Akibatnya, ribuan masyarakat Nduga mengungsi meninggalkan kampung karena takut dengan keberadaan aparat tersebut. (OL-4)
