Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan ujaran-ujaran kebencian yang bersifat intoleran turun 80% pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
"Alhamdulillah, berdasarkan pantauan kita sekarang ini, tadi Presiden mengatakan sekarang peristiwa-peristiwa, ujaran kebencian yang sifatnya intoleran itu turun 80%," ujar Mahfud dalam Ngobrol Santai Bareng Media di Jakarta, kemarin.
Berakhirnya pilpres, kata dia, mungkin berpengaruh terhadap turunnya peristiwa dan ujaran kebencian yang bersifat intoleran seiring dengan bersatunya dua kubu pendukung capres. Masuknya Prabowo Subianto ke kabinet pemerintahan Joko Widodo menandai persatuan itu.
"Dua kubu sudah bersatu sehingga tidak ada lagi (ujaran kebencian). Itu kan bagus. Terlepas dari saudara atau saya tidak setuju dengan penggabungan itu, ternyata efeknya bagus," ungkap Mahfud.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengidentifikasi 3.901 berita berita bohong (hoaks) selama periode Agustus 2018 hingga November 2019.
"Selama November 2019 saja, sebanyak 260 hoaks, kabar bohong, berita palsu dapat diidentifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.
Pasang surut hoaks terjadi sepanjang tahun ini. Jumlah hoaks tertinggi terjadi pada April dengan jumlah 501 hoaks. Pada bulan itu pula pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 digelar.
Dari jumlah total hoaks yang dapat teridentifikasi, isu mengenai politik menjadi isu hoaks terbanyak, disusul mengenai isu pemerintahan dan kesehatan. Perinciannya, hoaks kategori politik 973 buah, kemudian 743 hoaks kategori pemerintahan, dan 401 hoaks terkait dengan kesehatan.
Kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, ataupun penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi hoaks yang kerap ditemukan.
Kemenkominfo mengimbau masyarakat menyaring informasi-informasi yang mereka terima. Masyarakat dapat melaporkan berita yang diragukan kebenarannya melalui kanal resmi pengaduan.
Kanal pengaduan itu meliputi e-mail [email protected], akun Twitter @aduankonten, dan aplikasi pesan instan Whatsapp di nomor 081-1922-4545. (Ant/Rif/P-2)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Airlangga menambahkan, Presiden Prabowo juga mendorong penguatan kemitraan antarnegara Selatan (Global South) dan memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).
Ia juga menyampaikan rasa prihatin atas kemudahan negara-negara maju mengalokasikan anggaran besar untuk militer.
BRICS menyerukan pembaruan sistem internasional yang dianggap belum mampu mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21.
Kehadiran Presiden Prabowo pada KTT BRICS menjadi salah satu langkah penting yang diambil Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategis global.
Di Brasil, Presiden juga akan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral untuk mendorong peningkatan kerja sama dengan berbagai negara di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan dan lainnya.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved