Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KETUA Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus mengatakan tren pengurangan hukuman terpidana atau terdakwa tindak pidana korupsi di tingkat satu hingga kasasi di luar kewenangan lembaganya.
Pihaknya hanya bertindak bila terdapat laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Bila nihil, semua pihak perlu menghormati apapun keputusan hakim.
"Tentunya itu persoalan pertimbangan hukum, majelis peninjauan kembali melihat fakta-fakta hukum dalam kasasi dan fakta yang dihadirkan dalam berkas peninjauan kembali. Itu ya kemerdekaan hakim untuk memutus, kalau punya argumentasi dan menilai fakta hukum itu melakukan tindakan sesua yang berkembang, ya itu adalah rasa keadilan hakim," paparnya usai menyampaikan penanganan laporan masyarakat dugaan pelanggaran KEPPH semester II 2019, di Gedung KY, Jakarta, Kamis (26/12).
Baca juga: Satu WNI Masih Disandera Abu Sayyaf, RI Intensifkan Komunikasi
Menurut dia, hakim memiliki kewenangan dan keilmuan dalam melihat fakta yang ada dalam persidangan. Kemudian Wakil Tuhan di muka bumi itu pun memiliki kemerdekaan dalam menilai seluruh bukti serta merdeka dalam mengambil putusan.
Terlepas menimbulkan penilaian yang berbeda dalam pemberantasan korupsi, kata dia, hakim perlu diberikan penghormatan dalam menjalankan tugasnya. "Jadi kita harus hormati hakim karena kita tidak bisa membaca fakta dengan berkas yang ada di sana," terangnya.
Meskipun demikian, Jaja mengaku siap menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap hakim yang menangani perkara korupsi. Syaratnya hal itu harus memenuhi syarat khsususnya bukti yang cukup bila benar ada pelanggaran KEPPH hakim yang mengurangi vonis atau menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku korupsi.
"Kalau seandainya tidak ada bukti lain dan clear, ya clear saja. Oleh karena itu, putusan hakim di sana harus kita hormati," pungkasnya.
Tidak kurang tujuh kasus korupsi pada tingkat peninjauan kembali (PK) dan lima kasasi Korupsi divonis ringan oleh MA. Salah satunya, Lucas, seorang pengacara yang diduga menghalang-halangi proses hukum di KPK, dikurangi hukumannya pada tingkat kasasi.
Pada tingkat I, Lucas dihukum tujuh tahun kurungan badan. Namun, pada tingkat banding hukumannya yang bersangkutan dipangkas menjadi lima tahun dan terakhir menjadi tiga tahun oleh MA. Hal ini sangat jauh dari usaha menghadirkan efek jera terhadap pelaku rasuah. (Cah/A-5)
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Prabowo Subianto kembali menekankan komitmen dirinya untuk menghadapi para koruptor. Kepala negara bahkan menegaskan tidak akan mundur dan tidak takut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved