Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai pelepasan puluhan taruna Akademi Demokrat angkatan pertama dengan perjanjian kontrak tidak berpindah partai selama 10 tahun merupakan hal yang wajar.
Partai Demokrat menyadari bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi milenial. Pola kaderisasi tersebut menjadi solusi untuk membangun partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono menjadi lebih baik ke depannya.
"Dalam konteks ini ada simbiosis mutualisme. Demokrat membiayai seluruh wisudawan. Artinya, Demokrat ingin membentuk pengaderan secara sistematis," ujar Ujang.
Menurut dia, Demokrat juga sedang membuat pagar atau kunci dengan menerapkan ketentuan denda Rp1 miliar kepada taruna yang melanggar kontrak. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kader pindah partai.
"Itu merupakan proyeksi yang rasional dari Demokrat untuk membangun penga-deran. Tapi, sistemnya memang harus pemaksaan. Kenapa? Kalau tanpa paksaan, ya tidak jalan. Apalagi Demokrat sudah mengeluarkan biaya."
Di sisi lain, imbuhnya, pola tersebut sekaligus menjawab kegelisahan Demokrat yang mengalami penurunan suara pada Pemilu 2014 dan 2019. Ia menilai Demokrat ingin meraih sukses pada pemilu mendatang dengan kader milenial.
Pengamat Politik Adi Pra-yitno menambahkan pidato politik SBY dinilai sebatas menjaga momentum politik, sebab, Demokrat kehilangan momentum pada Pemilu 2019.
"Maka pascapilpres mereka ciptakan momentum melalui pidato SBY," kata pengamat politik Adi Prayitno kepada Medcom.id, Kamis, 12 Desember 2019.
Adi menilai SBY ingin merawat stamina kader dan publik pada Partai Demokrat. SBY juga dinilai ingin menunjukkan Demokrat tetap eksis sebagai partai politik. "Itu pesan politik yang paling mungkin bisa dibaca dari pidato Pak SBY," ujar dia.
Adi mengatakan Pemilu 2019 tidak menguntungkan bagi Demokrat. Elektabilitas Demokrat disalip sejumlah partai, seperti NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Itu bukan perkara mudah bagi partai yang menang dua kali di pileg," tutur dia.
Adi menuturkan, substansi pidato politik SBY tak ada yang baru. Hal-hal yang disampaikan SBY hanya reproduksi isu. Satu-satunya isu tambahan, yaitu ibu kota baru."Pak SBY selalu mengatakan jangan sampai Pak Jokowi lengah pada ekonomi kita, terutama soal pertumbuhan, lapangan pekerjaan baru," ujar dia. (Uta/Gol/Dhk/P-1)
Meskipun tantangan terbesar berada di kawasan Afrika, kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia tidak boleh lengah.
Presiden RI ke-6 itu juga menyoroti wilayah Papua yang masih menyumbang 93% dari beban malaria nasional, dan menekankan pentingnya komitmen lintas pemerintahan.
SBY menyoroti, konflik dan peperangan geopolitik yang terus berlangsung.
Menurut dia, hal tersebut tindakan luar biasa yang patut diapresiasi.
SBY mengakui, dinamika demokrasi di Indonesia mengalami berbagai pasang surut.
Ia menyoroti perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan terbaru, yang menurutnya berdampak pada stabilitas global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved