Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Bea Cukai Bojonegoro secara resmi melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM) di Aula Kantor Bea Cukai Bojonegoro, Jawa Timur, pada Kamis (28/11).
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I Muhamad Purwantoro mengatakan,"Komitmen mewujudkan WBK dan WBBM ini seharusnya tidak hanya sekadar predikat saja. Namun harus diawali dengan komitmen berintegritas memberikan pelayanan yang terbaik dengan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).”.
Pada acara yang sama, Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Winarko melakukan pembacaan dan penandatanganan piagam pencanangan WBK/WBBM.
Winarko menjelaskan, beberapa hari sebelumnya seluruh pegawai baik pegawai pemerintah dan non-pegawai pemerintah berkomitmen kuat mendukung pembangunan zona integritas bebas korupsi.
“Pembangunan zona integritas mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.01/2017 sehingga ingin mewujudkan Pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme," jelas Winarko.
Winarko menegaskan bahwa tujuan dan pelaksanaan pembangunan zona integritas adalah agar unit kerja di lingkungan Bea Cukai Bojonegoro memperoleh predikat WBK dan WBBM.
“Komitmen dari seluruh pegawai Bea Cukai Bojonegoro serta dukungan dan kerja sama stakeholder sangat diperlukan sehingga pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dapat berjalan dengan baik,” pungkas Winarko.
Pada acara tersebut, turut hadir Bupati Bojonegoro Anna Mu’Awanah, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jatim Muflihul Hadi, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bojonegoro Sateno, dan perwakilan Kodim 0813 serta para pimpinan perusahaan mitra kerja. (OL-09)
PSSI resmi menunjuk Jawa Timur sebagai tuan rumah Piala AFF U17 2026 karena fasilitas stadion di Kaltim belum siap.
Dukungan pada program pemerintah diwujudkan tidak hanya melalui pernyataan sikap, tetapi juga aksi nyata di lapangan yang menyentuh langsung masyarakat.
Gubernur Khofifah dukung RSUD Dr Soetomo di konferensi ACGME Amerika Serikat guna tingkatkan kualitas pendidikan tenaga medis Jatim standar internasional.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan strategis Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dan Jawa Timur khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jatim menyiapkan Rp24,6 triliun untuk melayani masyarakat yang hendak tukar uang guna menyiapkan hari raya Idul Fitri 1447 atau Lebaran 2026.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Instruksi 'bersih-bersih' tersebut merupakan kode untuk memindahkan tumpukan uang tunai dari lokasi awal.
KPK resmi menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Budiman Bayu Prasojo (BBP).
Para oknum tersebut sengaja menyiapkan lebih dari satu lokasi penyimpanan guna menghindari pemantauan aparat penegak hukum.
KPK temukan uang Rp5 miliar dalam 5 koper terkait kasus suap importasi Bea Cukai. Simak peran 6 tersangka termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved