Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KANTOR Bea Cukai Bojonegoro secara resmi melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM) di Aula Kantor Bea Cukai Bojonegoro, Jawa Timur, pada Kamis (28/11).
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I Muhamad Purwantoro mengatakan,"Komitmen mewujudkan WBK dan WBBM ini seharusnya tidak hanya sekadar predikat saja. Namun harus diawali dengan komitmen berintegritas memberikan pelayanan yang terbaik dengan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).”.
Pada acara yang sama, Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Winarko melakukan pembacaan dan penandatanganan piagam pencanangan WBK/WBBM.
Winarko menjelaskan, beberapa hari sebelumnya seluruh pegawai baik pegawai pemerintah dan non-pegawai pemerintah berkomitmen kuat mendukung pembangunan zona integritas bebas korupsi.
“Pembangunan zona integritas mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.01/2017 sehingga ingin mewujudkan Pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme," jelas Winarko.
Winarko menegaskan bahwa tujuan dan pelaksanaan pembangunan zona integritas adalah agar unit kerja di lingkungan Bea Cukai Bojonegoro memperoleh predikat WBK dan WBBM.
“Komitmen dari seluruh pegawai Bea Cukai Bojonegoro serta dukungan dan kerja sama stakeholder sangat diperlukan sehingga pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dapat berjalan dengan baik,” pungkas Winarko.
Pada acara tersebut, turut hadir Bupati Bojonegoro Anna Mu’Awanah, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jatim Muflihul Hadi, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bojonegoro Sateno, dan perwakilan Kodim 0813 serta para pimpinan perusahaan mitra kerja. (OL-09)
Data resmi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Di tengah melaksanakan ibadah haji, Gubernur Khofifah tetap monitor progres program prioritas nasional tersebut.
Begitu dilantik pada 20 Februari lalu, sederet program strategis langsung direalisasikan, terutama terkait hajat hidup masyarakat.
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp497.925.287.251.
Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dipilih mengingat kedua daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan hias dan akuakultur.
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Bea Cukai menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran kepulangan jemaah haji Indonesia tahun 2025 (1446 Hijriah)
Potensi penerimaan negara yang tidak diperoleh dari barang-barang tersebut sebesar Rp8,9 miliar.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan PMK 34/2025 untuk menyederhanakan aturan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.
Tim gabungan pun melaksanakan controlled delivery pada Kamis (22/05), hingga dapat menangkap seorang WNA asal Australia berinisial L.A.A. di Tibubeneng, Kuta Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved