DALAM Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Kamis (5/12), yang membahas rancangan program umum Partai Golkar 2019-2024, H. Ade Ruhandi, SE atau Jaro Ade sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor ikut memberi rekomendasi terkait program umum partai Golkar.
Jaro Ade yang tergabung dalam Komisi C di Munas Golkar kali ini menegaskan kepada Pimpinan Sidang Munas untuk memasukkan penataan Daerah Otonomi Baru.
“Saya Jaro Ade dari Kabupaten Bogor meminta ketegasan dari pimpinan sidang untuk mengambil sikap politik dan dorongan politik agar dengan segera mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), karena itu akan berimbas pada pemerataan pembangunan dan menambah daya untuk pemenangan partai Golkar di pemilu 2024,” ucap Jaro Ade.
“Moratorium harus dicabut sebagaimana ruang itu sudah dibuka dalam strategi nasional menyangkut keamanan Papua. Seyogyanya juga daerah-daerah lain harus segera didorong untuk dicabut moratoriumnya, terutama di wilayah Jawa Barat," kata Jaro Ade.
"Ada tiga wilayah yang hampir ketuk palu yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut. Karena dengan mekarnya wilayah-wilayah tersebut akan membuka peluang pemerataan pembangunan sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Bak gayung bersambut, program tersebut dimasukkan ke dalam program umum Partai Golkar. Program umum tersebut dibacakan langsung oleh pimpinan Komisi B, Siti Aisyah, yang menggodok program baru bersama kader Golkar lainnya.
Di hadapan kader Golkar, Siti membacakan 12 program umum partai. pertama Partai Golkar perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih moderen dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan
"Kedua, Partai Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespons disrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi ekonomi inklusi sehingga memiliki mulai nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat," ucap Siti.
Ketiga, menurut Siti, dalam rangka merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada pemilu 2024 DPP Partai Golkar harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket undang-undang politik.
"Keempat, dalam menghadapi kontestasi politik pilkada Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah," tuturnya.
Kelima, strategi pemenangan Golkar dalam pemilu dalam 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula
Keenam, DPP Partai Golkar harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X dengan memperhatikan beberapa hal: A) Kaderisasi berjenjang di semua tingkatan. B) Merangkul berbagai kelompok fungsional, mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya. C) Memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda
Ketujuh, sebagai upaya konsolidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia
Kedelapan, dalam rangka penguatan kapasitas kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar.
Kesembilam, melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten/Kota dan Hasta Kary sebagai wujud kepedulian DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai
"Kesepuluh, memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dalam kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi." paparnya.
1Menurut Siti, kesebelas, perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT dan menghindari politik transaksional
"Sementara iti, keduabelas, Partai Golkar perlu mendorong penguatan alutsista dan memperhatikan wilayah yang ada di perbatasan. Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru)," jelas Siti. (RO/OL-09)
